Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid, mendesak agar pengoperasian Pusat Data Nasional (PDN) tidak dimonopoli oleh satu atau dua korporasi.
Meutya menyebut Indonesia sempat memasang target untuk memiliki empat PDN, namun rencana tersebut tak pernah terwujud.
Adapun Pusat Data Nasional (PDN) saat ini dikelola oleh dua korporasi, yakni PT Telkom, yang mengelola PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur.
Baca juga : BSSN Sudah Tahu akan Ada Serangan Ransomware Sejak 2023, Komisi I: Kayak Mama Lauren
Lalu, ada PT Lintasarta, yang menjadi penyedia layanan untuk PDNS 1, yang berlokasi di Serpong, Banten.
"Tidak boleh dimonopoli atau hanya beberapa pelaksana atau perusahaan pelaksana saja," ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Kominfo dan BSSN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Meutya membandingkan jumlah pusat data nasional yang dimiliki oleh Indonesia dengan sejumlah negara di ASEAN.
Baca juga : Server PDN Diretas, Komisi 1 Panggil Menkominfo
Meutya membeberkan, pusat data di Malaysia, Vietnam, Singapura dikelola oleh puluhan penyedia layanan. Tak seperti Indonesia yang hanya satu atau dua pengelola layanan.
Meutya menuturkan, Vietnam saat ini memiliki 28 (PDN) dengan 44 penyedia layanan. Malaysia punya 49 PDN, yang dioperasikan oleh 23 penyedia layanan.
Sementara, Singapura punya 87 pusat data yang dioperasikan oleh 40 penyedia layanan.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
Meutya menegaskan akan mengagendakan rapat khusus untuk membahas masalah penambahan PDN.
"Kemudian nanti untuk konsep berikutnya kita akan agendakan rapat lagi kalau ini sudah pulih, misalnya penambahan PDN," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala BSSN Letjen Hinsa Siburia menanggapi gangguan terhadap server PDN. Menurut dia, terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.
Baca juga : Komisi I Klaim Pemulihan PDN Tengah Dilakukan Secara Berkala
Hinsa menjelaskan Ransomware adalah pengembangan terbaru dari Ransomware lock bit 3.0. Dampak dari serangan server PDN cukup luas dan layanan keimigrasian menjadi yang paling terdampak.
Layanan imigrasi di sejumlah bandara internasional sempat terganggu. Seluruh autogate sempat tidak berfungsi, namun kini berangsur pulih.
Menkominfo, Budi Arie Setiadi, menyebut penyerang Server PDN meminta uang tebusan. Jumlahnya tak main-main USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar.
"Iya menurut tim (minta) USD8 juta," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. (Z-8)
Selvi Ananda dan Nagita Slavina memilih kebaya bermodel kutu baru modifikasi, sementara Menkomdigital Meutya Hafid mengenakan kebaya kartini.
Berikut sejumlah fakta terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi:
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendengarkan curhatan istri pencandu judi online dalam kunjungan kerjanya ke Semper Barat, Jakarta Utara, Selasa (12/11).
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mendukung langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang menyampaikan kecaman atas pernyataan dua politikus BJB.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Kemenlu RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan untuk selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut.
Indo Pacific Strategy tentu akan mempengaruhi bagaimana menjaga keamanan di kawasan serta peningkatan kerjasama di bidang trade dengan Kanada.
Penyaluran kurban ke mancanegara ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengibarkan nama baik Indonesia di mata dunia
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom) dari korban
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) memastikan data cadangan (backup) penerima dan pendaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tetap aman.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta mahasiswa baru untuk bersabar dan menginput kembali Kartu Indonesia Pintar (KIP Kuliah) 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved