Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf meminta agar satuan tugas (satgas) judi online dapat bekerja nyata. Pembentukan satgas itu ditujukan untuk memberantas judi online yang sudah amat meresahkan.
Muzammil mengatakan, pemberantasan judi online melalui kerja satgas akan efektif jika para satgas itu bisa bekerja lebih serius. Sebab Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah memiliki data siapa saja pelaku dari dalam dan luar negeri yang beroperasi untuk situs judi online.
“Kalau pemerintah serius bisa. Karena info siapa pelaku dalam dan luar negeri sudah ada di pihak BSSN. Tapi penindakan bukan wilayah BSSN. Ini wilayah aparat penegak hukum. Pemiskinan masyarakat akar rumput melalui judi online luar biasa. Bisa lebih dari Rp 300 triliun per tahun,” ucap Muzammil, Selasa (18/6).
Baca juga : Fraksi PKS DPR RI Tolak Pemberian Bansos Bagi Pejudi
Dia juga menyinggung, kasus maraknya judi online biasanya bersanding dengan kasus narkoba yang tak kalah dahsyatnya. Muzammil menyebutnya sebagai dua bahaya kembar, judi online dan narkoba akan merusak suatu bangsa.
“Dua bahaya kembar yang dahsyat itu yang telah, sedang dan akan terus bergeliat menyebar di seluruh masyarakat Indonesia jika pemerintah tidak serius dalam menanganinya,” kata dia.
Dia berharap satgas judi online dapat bekerja nyata dalam menindak keras penyebaran judi online. Semua demi keselamatan bangsa Indonesia. “Kita berharap melalui satgas anti judi online pemerintah segera menunjukkan bukti nyata penindakannya. Bukan sekedar janji retorika,” pungkasnya.
(Z-9)
KOMISI I DPR RI akan mengawal hasil tindak lanjut dri keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Board of Peace di Amerika Serikat yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto
KETUA Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan iuran 1 miliar dolar AS oleh Indonesia untuk masuk Dewan Perdamaian Gaza tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Komisi I DPR mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan operasional Bandara IMIP di Morowali yang berjalan tanpa pengawasan negara. Pemerintah diminta mengambil langkah tegas.
WAKIL Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa rencana pelaporan aktivis Malaka Project, Ferry Irwandi, oleh Satuan Siber TNI harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Penurunan drastis ini, memiliki dampak sosial yang besar karena secara langsung menyelamatkan jutaan masyarakat dari kerugian finansial akibat perjudian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved