Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Sukamta, menyebut pembobolan Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menimbulkan banyak kerugian dari segala aspek. Mulai dari keamanan, ekonomi dan kesehatan.
"Ya itu tadi ketika ini dikompromikan ini seperti kita sedang kalah dalam perang siber. Jadi, kita ini data keamanan, polisi, TNI, kemudian ekonomi, kesehatan. Seluruh harta bangsanya Indonesia, kedaulatan bangsa ya itu (kerugiannya)," kata Sukamta dalam diskusi daring bertema Pusat Data Bocor, Siapa Teledor? Sabtu, 29 Juni 2024.
Dia mengatakan dengan bobolnya pusat data nasional, sistem keamanan oleh Polri akan diketahui. Dengan demikian, mudah bagi negara-negara lain yang ingin membuat rusuh di Indonesia dengan mempekerjakan intelijen asing.
Baca juga : Komisi I DPR Panggil Menkominfo-BSSN Buntut PDN Diserang
Belum lagi sisi ekonomi, Sukamta menyebut pola konsumsi bangsa Indonesia akan diketahui. Hal itu, kata dia, akan membuat bangsa Indonesia mudah diatur.
"Kalau gitu jualan ke bangsa Indonesia jualan ini saja, cara jualnya seperti ini, supaya punya dampak nanti ketergantungan. Jadi, ini sebetulnya kita kehilangan kekayaan yang sangat luar biasa kalau dinilai mungkin lebih dari 20.000 triliun," pungkas dia.
Untuk diketahui, situs PDN Kemenkominfo mengalami gangguan beberapa waktu lalu. Akibatnya, layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis seperti kantor Imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan terkendala.
Baca juga : BSSN Sudah Tahu akan Ada Serangan Ransomware Sejak 2023, Komisi I: Kayak Mama Lauren
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Hinsa Siburian mengatakan terganggunya server PDN adalah imbas serangan siber ransomware.
"Insiden PDN ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware," kata Hinsa Siburian dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
(Z-9)
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh AS memicu krisis geopolitik. DPR RI menegaskan keselamatan WNI di Venezuela harus jadi prioritas utama.
Komisi I DPR mendesak pengusutan tuntas terhadap dugaan operasional Bandara IMIP di Morowali yang berjalan tanpa pengawasan negara. Pemerintah diminta mengambil langkah tegas.
WAKIL Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, menegaskan bahwa rencana pelaporan aktivis Malaka Project, Ferry Irwandi, oleh Satuan Siber TNI harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.
Komisi I DPR menyoroti dugaan praktik aktivasi IMEI ilegal yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi turis asing merupakan masalah serius. I
Dubes RI untuk AS diharapkan mampu menjalankan tugas dengan baik dan memanfaatkan momentum untuk mengawal hubungan baik antara Indonesia dan AS.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengingatkan agar para prajurit TNI tak ceroboh saat bertugas.
Sistem BPI sudahdipulihkan lebih cepat dari target yang diberikan pemerintah.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir menyebutkan bahwa pusat data nasional (PDN) di Cikarang, Jawa Barat disiapkan.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan kelanjutan kinerja pemerintah dalam mengatasi serangan siber pada PDNS 2 yang sudah empat pekan berlalu.
KABARESKRIM Polri Komjen Wahyu Widada merespons peretasan sistem pusat data nasional (PDN) Kominfo. Wahyu menyebut proses penegakan hukum kejahatan siber ransomware tak mudah.
Secara bertahap beberapa layanan publik pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah pulih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved