Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran (Joko Widodo-Gibran Rakabuming Raka) saat rapat bersama Komisi I DPR. Salah sebut oleh Wamenhan itu seketika membuat semua yang hadir di rapat menjadi riuh.
Momen keceplosan terjadi dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, dan Kemenkeu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Saat itu, Wamenhan sebenarnya ingin membahas soal pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi yang keluar dari mulutnya justru nama Jokowi-Gibran.
Awalnya, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin meminta penjelasan kepada Herindra terkait peruntukkan anggaran 105 juta US Dollar.
Baca juga : Klaim Netralitas Jokowi Semakin Jauh dari Realita
Nurul mengaku masih belum paham dengan pengalihan anggaran 105 juta US Dollar tersebut.
"Saya cuma ingin minta penjelasan kepada Pak Wamenhan, jadi dari 105 juta US Dollar itu, dipakai untuk apa, Pak? Dialihkannya untuk apa? Kita tidak tahu nih. Sekarang minta lagi 35 juta US Dollar," papar Nurul.
"Yang kedua, perhitungan saya, kalau untuk perbaikan saja Rp 1,5 triliun, apakah ini cukup efisien? Dan apakah harus diterima kalau ternyata hanya menjadi beban dan tidak juga bisa diapa-apain?,” tambahnya.
Baca juga : PDIP Mulai Bahas Sikap Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Lalu, Herindra pun menjawab pertanyaan Nurul Arifin. Saat memberi penjelasan, Herindra mengaku terlalu bersemangat.
"Jadi anggaran yang 105 juta, sekarang sudah dialihkan untuk pembelian Kapal Fremm, itu 2 buah, yang harganya 1 buahnya 300 juta dollar. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian Fremm baru dari Italy. Itu harganya 600 juta dollar satunya. Karena sudah perlengkapan dan sangat modern," ucap Herindra.
"Kemudian bagaimana yang nanti ini? Untuk yang anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Men (Menhan Prabowo) sudah bicara nanti akan dukung pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya. Pasti itu. Sorry, Prabowo-Gibran hahaha. Prabowo-Gibran. Saking semangatnya ini. Prabowo-Gibran. Jadi Angkatan Laut enggak usah khawatir, bahwa nanti akan didukung pada Renstra berikutnya," ungkapnya sambil tertawa.
Baca juga : Oposisi Diperlukan untuk Penyeimbang Pemerintahan Prabowo-Gibran
Mendengar Herindra yang salah sebut itu, para anggota DPR yang hadir langsung riuh.
Mereka tertawa melihat Herindra yang salah sebut. Herindra pun mengeklaim dirinya terlalu bersemangat.
"Tadi saking semangatnya, Bu, tadi, Bu," ucap Herindra.
"Hahaha. Tolong yang di atas media jangan dibesar-besarkan. Itu hanya faktor semangat," ungkap Meutya.
(Z-9)
Kedua sapi tersebut bersama hewan kurban lainnya akan disembelih pada Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 07.00 WIB.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
EIU mencatat skor Indeks Demokrasi 2024 Indonesia sebesar 6,44. Pada Indeks Demokrasi 2023 yang dirilis tahun lalu, Indonesia memperoleh skor 6,53.
Menurut Gus Imin, angka tersebut juga menjadi tolak ukur ke depan bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan produk kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Salah satu program yang diapresiasi adalah program makan bergizi gratis.
Hasilnya terdapat dua jawaban dari pertanyaan terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved