Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran (Joko Widodo-Gibran Rakabuming Raka) saat rapat bersama Komisi I DPR. Salah sebut oleh Wamenhan itu seketika membuat semua yang hadir di rapat menjadi riuh.
Momen keceplosan terjadi dalam rapat kerja antara Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, dan Kemenkeu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Saat itu, Wamenhan sebenarnya ingin membahas soal pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi yang keluar dari mulutnya justru nama Jokowi-Gibran.
Awalnya, anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin meminta penjelasan kepada Herindra terkait peruntukkan anggaran 105 juta US Dollar.
Baca juga : Klaim Netralitas Jokowi Semakin Jauh dari Realita
Nurul mengaku masih belum paham dengan pengalihan anggaran 105 juta US Dollar tersebut.
"Saya cuma ingin minta penjelasan kepada Pak Wamenhan, jadi dari 105 juta US Dollar itu, dipakai untuk apa, Pak? Dialihkannya untuk apa? Kita tidak tahu nih. Sekarang minta lagi 35 juta US Dollar," papar Nurul.
"Yang kedua, perhitungan saya, kalau untuk perbaikan saja Rp 1,5 triliun, apakah ini cukup efisien? Dan apakah harus diterima kalau ternyata hanya menjadi beban dan tidak juga bisa diapa-apain?,” tambahnya.
Baca juga : PDIP Mulai Bahas Sikap Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Lalu, Herindra pun menjawab pertanyaan Nurul Arifin. Saat memberi penjelasan, Herindra mengaku terlalu bersemangat.
"Jadi anggaran yang 105 juta, sekarang sudah dialihkan untuk pembelian Kapal Fremm, itu 2 buah, yang harganya 1 buahnya 300 juta dollar. Jadi waktu itu karena masih ada kekurangan anggaran, jadi anggaran untuk ini kita alihkan ke pembelian Fremm baru dari Italy. Itu harganya 600 juta dollar satunya. Karena sudah perlengkapan dan sangat modern," ucap Herindra.
"Kemudian bagaimana yang nanti ini? Untuk yang anggaran untuk perbaikan yang baru ini, Pak Men (Menhan Prabowo) sudah bicara nanti akan dukung pada pemerintahan Jokowi-Gibran berikutnya. Pasti itu. Sorry, Prabowo-Gibran hahaha. Prabowo-Gibran. Saking semangatnya ini. Prabowo-Gibran. Jadi Angkatan Laut enggak usah khawatir, bahwa nanti akan didukung pada Renstra berikutnya," ungkapnya sambil tertawa.
Baca juga : Oposisi Diperlukan untuk Penyeimbang Pemerintahan Prabowo-Gibran
Mendengar Herindra yang salah sebut itu, para anggota DPR yang hadir langsung riuh.
Mereka tertawa melihat Herindra yang salah sebut. Herindra pun mengeklaim dirinya terlalu bersemangat.
"Tadi saking semangatnya, Bu, tadi, Bu," ucap Herindra.
"Hahaha. Tolong yang di atas media jangan dibesar-besarkan. Itu hanya faktor semangat," ungkap Meutya.
(Z-9)
Hal itu diungkap Guru Besar Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Iim Halimatussadiyah. Dia menegaskan bahwa jarak adalah syarat moral dan politik bagi masyarakat sipil.
Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.51 WIB. Prabowo tampak menggunakan baju safari berwarna coklat muda.
Anggota Badan Pengkajian MPR-RI itu melanjutkan, Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beragam suku bangsa.
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, masyarakat telah menikmati infrastruktur jalan yang mulus dan bagus dari kota hingga ke kampung dan desa-desa.
WWF Indonesia memuji Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai membawa semangat baru dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved