Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga ketua partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan.
"Pada satu sisi, sah sah saja karena ketiganya adalah menteri yang notabene pembantu presiden. Tetapi kita tidak tahu, apa masalah yang sedang mereka bahas. Apakah mereka membahas capres? Bisa iya, bisa tidak," kata Suko saat dihubungi, Senin (8/1).
Kendati demikian, Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan semakin kuat mengingat Jokowi hanya menemui 3 menteri yang menjadi ketua umum partai pengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka,sebagai cawapres.
"Tetapi jika merintis hanya 3 menteri yg kebetulan ketua parpol pendukung Prabowo, yang wakilnya putranya pak Jokowi— sangat mungkin saja membahas kondisi politik dan running pasangan Prabowo dan Gibran," terusnya
Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam konteks ini, Presiden Jokowi punya kepentingan. "Rasanya dalam politik, selalu saja tidak ada kenetralan. Karena Presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024," tegasnya.
Ia pun menilai etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. "Etika saat ini hampir tidak jadi perhatian. Apalagi dalam kompetisi politik," tuturnya.
Begitu pula, klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan oleh penguasa semakin jauh dari realita. "Sejauh ini, memang terkesan ada keterlibatan," jelas Suko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketum parpol yang menjadi menteri yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam tiga hari berturut.
Baca juga: Lulusan Perguruan Tinggi Mayoritas Pilih Anies-Muhaimin
Amankan Suara
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan,Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan dukungannya kepada pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, untuk menarik simpati pendukung Jokowi yang masih meragu.
“Ganjar terlihat lebih mampu menjalankan program Pak Jokowi, berbanding dengan Pak Prabowo,” kata Ray. Dia menilai, masih ada pendukung Jokowi yang belum menentukan suara, dan suara mereka lebih mungkin direbut oleh Capres PDIP, Ganjar Pranowo.
“Masih banyak pemilih yang masih ragu-ragu apakah figur Pak Prabowo ini mampu benar-benar melaksanakan, melanjutkan program yang sudah dilakukan Pak Jokowi,mengingat dia baru datang lima tahun terakhir,” jelas Ray.
Belum lagi gaya kampanye Prabowo-Gibran yang dia sebut kurang berpola, tidak memiliki daya hentak. “Sehingga kedekatan antara mereka dan masyarakat tidak terjalin. Maka kehadiran Pak Jokowi itu penting.” imbuh Ray.
Karena itu, untuk mengamankan suara mereka, Jokowi ‘terang-terangan’ menunjukkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Membuktikan sangkaan orang-orang bahwa presiden akan sulit bersikap netral disaat anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres.
“Tetapi hal lain mengapa Pak Jokowi mulai lebih terbuka menyatakan dukungan, saya kira pertama karena keinginan untuk mendorong agar pilpres ini terjadi satu putaran dengan begitu pak jokowi memperlihatkan dukungan lebih besar ke Prabowo-Gibran,” ungkap Ray.
Namun ternyata itu bukan hal mudah. Melihat hasil survei elektabilitas politik dalam beberapa hari terakhir ini, ada stagnasi elektabilitas pasangan Prabowo-gibran.
“Bahwa secara umum ada stagnasi perolehan suara Prabowo. Sehingga untuk menciptakan pilpres satu putaran itu makin sulit oleh karena itu harus ada dorongan yang lebih kuat, pesona yang lebih kuat, agar satu putaran itu terjadi,“ tandas Ray.(RO/P-2)
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi soal surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirim ke DPR dan MPR.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi penghalang bagi PDIP untuk merapat ke koalisi pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved