Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga ketua partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan.
"Pada satu sisi, sah sah saja karena ketiganya adalah menteri yang notabene pembantu presiden. Tetapi kita tidak tahu, apa masalah yang sedang mereka bahas. Apakah mereka membahas capres? Bisa iya, bisa tidak," kata Suko saat dihubungi, Senin (8/1).
Kendati demikian, Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan semakin kuat mengingat Jokowi hanya menemui 3 menteri yang menjadi ketua umum partai pengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka,sebagai cawapres.
"Tetapi jika merintis hanya 3 menteri yg kebetulan ketua parpol pendukung Prabowo, yang wakilnya putranya pak Jokowi— sangat mungkin saja membahas kondisi politik dan running pasangan Prabowo dan Gibran," terusnya
Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam konteks ini, Presiden Jokowi punya kepentingan. "Rasanya dalam politik, selalu saja tidak ada kenetralan. Karena Presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024," tegasnya.
Ia pun menilai etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. "Etika saat ini hampir tidak jadi perhatian. Apalagi dalam kompetisi politik," tuturnya.
Begitu pula, klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan oleh penguasa semakin jauh dari realita. "Sejauh ini, memang terkesan ada keterlibatan," jelas Suko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketum parpol yang menjadi menteri yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam tiga hari berturut.
Baca juga: Lulusan Perguruan Tinggi Mayoritas Pilih Anies-Muhaimin
Amankan Suara
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan,Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan dukungannya kepada pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, untuk menarik simpati pendukung Jokowi yang masih meragu.
“Ganjar terlihat lebih mampu menjalankan program Pak Jokowi, berbanding dengan Pak Prabowo,” kata Ray. Dia menilai, masih ada pendukung Jokowi yang belum menentukan suara, dan suara mereka lebih mungkin direbut oleh Capres PDIP, Ganjar Pranowo.
“Masih banyak pemilih yang masih ragu-ragu apakah figur Pak Prabowo ini mampu benar-benar melaksanakan, melanjutkan program yang sudah dilakukan Pak Jokowi,mengingat dia baru datang lima tahun terakhir,” jelas Ray.
Belum lagi gaya kampanye Prabowo-Gibran yang dia sebut kurang berpola, tidak memiliki daya hentak. “Sehingga kedekatan antara mereka dan masyarakat tidak terjalin. Maka kehadiran Pak Jokowi itu penting.” imbuh Ray.
Karena itu, untuk mengamankan suara mereka, Jokowi ‘terang-terangan’ menunjukkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Membuktikan sangkaan orang-orang bahwa presiden akan sulit bersikap netral disaat anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres.
“Tetapi hal lain mengapa Pak Jokowi mulai lebih terbuka menyatakan dukungan, saya kira pertama karena keinginan untuk mendorong agar pilpres ini terjadi satu putaran dengan begitu pak jokowi memperlihatkan dukungan lebih besar ke Prabowo-Gibran,” ungkap Ray.
Namun ternyata itu bukan hal mudah. Melihat hasil survei elektabilitas politik dalam beberapa hari terakhir ini, ada stagnasi elektabilitas pasangan Prabowo-gibran.
“Bahwa secara umum ada stagnasi perolehan suara Prabowo. Sehingga untuk menciptakan pilpres satu putaran itu makin sulit oleh karena itu harus ada dorongan yang lebih kuat, pesona yang lebih kuat, agar satu putaran itu terjadi,“ tandas Ray.(RO/P-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang sedang berjalan terkait pengusutan kasus serangan penyiraman air keras.
Penyerahan zakat Presiden Prabowo diterima dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc., sebagaimana kewajiban amil untuk mendoakan para muzaki.
Rismon Sianipar resmi meminta maaf kepada Jokowi dan Gibran terkait polemik ijazah palsu. Simak kronologi, alasan ilmiah, dan dampaknya.
Rismon Sianipar menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Wapres Gibran setelah kajian lanjutan menyimpulkan ijazah yang sempat dipolemikkan ternyata asli.
PAKAR informatika Rismon Sianipar mengaku menganulir seluruh temuannya terkait dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia bertemu Gibran Rakabuming Raka
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved