Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga Suko Widodo menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan tiga menteri yang juga ketua partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang sah ketika dimaknai dalam lingkup kerja pemerintahan.
"Pada satu sisi, sah sah saja karena ketiganya adalah menteri yang notabene pembantu presiden. Tetapi kita tidak tahu, apa masalah yang sedang mereka bahas. Apakah mereka membahas capres? Bisa iya, bisa tidak," kata Suko saat dihubungi, Senin (8/1).
Kendati demikian, Suko menilai kecurigaan tentang ketidaknetralan akan semakin kuat mengingat Jokowi hanya menemui 3 menteri yang menjadi ketua umum partai pengusung putranya, Gibran Rakabuming Raka,sebagai cawapres.
"Tetapi jika merintis hanya 3 menteri yg kebetulan ketua parpol pendukung Prabowo, yang wakilnya putranya pak Jokowi— sangat mungkin saja membahas kondisi politik dan running pasangan Prabowo dan Gibran," terusnya
Suko mengungkapkan dalam politik praktis ketidaknetralan tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam konteks ini, Presiden Jokowi punya kepentingan. "Rasanya dalam politik, selalu saja tidak ada kenetralan. Karena Presiden punya kepentingan terhadap suksesi 2024," tegasnya.
Ia pun menilai etika dan fatsun politik sudah tidak lagi menjadi patron utama. "Etika saat ini hampir tidak jadi perhatian. Apalagi dalam kompetisi politik," tuturnya.
Begitu pula, klaim netralitas yang selama ini digembar-gemborkan oleh penguasa semakin jauh dari realita. "Sejauh ini, memang terkesan ada keterlibatan," jelas Suko.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan pertemuan 4 mata bersama tiga ketum parpol yang menjadi menteri yakni Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam tiga hari berturut.
Baca juga: Lulusan Perguruan Tinggi Mayoritas Pilih Anies-Muhaimin
Amankan Suara
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengatakan,Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan dukungannya kepada pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, untuk menarik simpati pendukung Jokowi yang masih meragu.
“Ganjar terlihat lebih mampu menjalankan program Pak Jokowi, berbanding dengan Pak Prabowo,” kata Ray. Dia menilai, masih ada pendukung Jokowi yang belum menentukan suara, dan suara mereka lebih mungkin direbut oleh Capres PDIP, Ganjar Pranowo.
“Masih banyak pemilih yang masih ragu-ragu apakah figur Pak Prabowo ini mampu benar-benar melaksanakan, melanjutkan program yang sudah dilakukan Pak Jokowi,mengingat dia baru datang lima tahun terakhir,” jelas Ray.
Belum lagi gaya kampanye Prabowo-Gibran yang dia sebut kurang berpola, tidak memiliki daya hentak. “Sehingga kedekatan antara mereka dan masyarakat tidak terjalin. Maka kehadiran Pak Jokowi itu penting.” imbuh Ray.
Karena itu, untuk mengamankan suara mereka, Jokowi ‘terang-terangan’ menunjukkan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Gibran. Membuktikan sangkaan orang-orang bahwa presiden akan sulit bersikap netral disaat anaknya ikut dalam kontestasi Pilpres.
“Tetapi hal lain mengapa Pak Jokowi mulai lebih terbuka menyatakan dukungan, saya kira pertama karena keinginan untuk mendorong agar pilpres ini terjadi satu putaran dengan begitu pak jokowi memperlihatkan dukungan lebih besar ke Prabowo-Gibran,” ungkap Ray.
Namun ternyata itu bukan hal mudah. Melihat hasil survei elektabilitas politik dalam beberapa hari terakhir ini, ada stagnasi elektabilitas pasangan Prabowo-gibran.
“Bahwa secara umum ada stagnasi perolehan suara Prabowo. Sehingga untuk menciptakan pilpres satu putaran itu makin sulit oleh karena itu harus ada dorongan yang lebih kuat, pesona yang lebih kuat, agar satu putaran itu terjadi,“ tandas Ray.(RO/P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya dan menyoroti bangunan gedung Poliklinik RSUD Dr Soekardjo yang mangkrak.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi langsung permukiman terdampak banjir di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (19/1).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Dekai ibukota Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pangdam XVII/Cendrawasih mengatakan akan dijadwalkan kembali
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan yang dijadwalkan Rabu (14/1) disebabkan alasan keamanan sehingga wapres pergi ke Biak Numfor
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka batal berkunjung ke Yahukimo, Papua, Papua Pegunungan. Kunjungan itu dijadwalkan Rabu (14/1) atas alasan keamanan
PEMBATALAN kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Yahukimo mengungkap kembali potret kelam keamanan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai atau Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved