Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-Rebiro) Abdullah Azwar Anas mengatakan akan ada evaluasi penjabat (Pj) bupati dan wali kota.
Ombudsman mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk tidak mengangkat perwira TNI aktif sebagai penjabat kepala daerah. Desakan itu disampaikan seiring banyaknya nama dari TNI yang diajukan.
Ombudsman meminta Kemendagri membuka data nama-nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang diajukan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota kepada publik.
DPRD Sulawesi Selatan tidak mengajukan tiga nama penjabat (Pj) gubernur, untuk mengisi kekosongan jabatan karena hal ini.
DPRD Kota Bengkulu, telah mengusulkan tiga nama bakal calon Penjabat Wali Kota Bengkulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
TUJUH Fraksi DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, tengah menggodok nama bakal calon Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung untuk menjalankan roda pembangunan selama satu satu tahun ke depan.
Netralitas kepala desa sangat penting untuk memastikan integritas pemilu dan mencegah adanya pelanggaran hukum.
KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan membenarkan tujuh Pj kepala daerah tidak diperpanjang masa jabatannya sebagai Pj kepala daerah.
PAKAR otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menyentil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberhentikan tujuh penjabat kepala daerah (kepda) setelah dilantik pada 2022.
Kemendagri tengah menunggu sejumlah nama calon penjabat (pj) kepala daerah yang akan menggantikan 170 kepala daerah definitif yang akan habis masa tugasnya pada September 2023.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan tujuh penjabat (pj) kepala daerah. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) mengumumkan pemberhentian Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi dari jabatan mereka dalam Rapat Paripurna, Senin (24/7).
PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) bermasalah di sejumlah daerah dan memicu protes luas dari masyarakat. Ini perintah Presiden Joko Widodo.
Bukti kualitas kepemimpinan kepala daerah tidak hanya berasal dari dokumen administratif semata.
KEKISRUHAN penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang terjadi di daerah harus diberikan tindakan yang tegas agar tidak terulang ke depannya. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais
Sejalan dengan itu, pengukuran Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD) yang diinisiasi BSKDN bertujuan untuk mengawal kinerja kepemimpinan kepala daerah.
DEPUTI IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024.
Jaksa Agung akan melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap siapa pun oknum jaksa yang kedapatan melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindakan tercela.
KPK berharap ongkos politik dalam pemilihan umum (pemilu) bisa dipangkas. Pasalnya, mahalnya biaya dalam proses tersebut membuat kepala daerah terpilih kerap melakukan tindakan korupsi.
PEMERINTAH daerah dinilai masih lemah dalam berupaya membangun keluarga yang sejahtera dan tangguh. BKKBN menyebut, regulasi sudah banyak, tapi aksinya lemah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved