Anies Sebut Pemerintah Harus Punya KPI untuk Ukur Kinerja Kepala Daerah

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan menyampaikan, hingga saat ini,pemerintah pusat tidak ada guideline yang harus dicapai dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala daerah saat memimpin.

Ia pun menyebut, jika pemerintah punya Key Performance Indicator (KPI) untuk menilai kinerja kepala daerah, penyelesaian berbagai persoalan yang ada bisa diukur, dari mulai sampah hingga kemacetan.

"Pusat memberikan otoritas kepada daerah berikut KPI-nya. Jika tidak melaksanakan, umumkan (kinerjanya) dan beri disinsentif," kata dia.

Baca juga : Anies Baswedan Tolak Korupsi, Kolusi, Nepotisme bila Menjadi Presiden

Misalnya, jika pemerintah daerah tidak mencapai target Key PI, dana transfer dari pusat ke daerah akan ditahan.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan esensi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Anies menilai, langkah keliru apabila masalah di daerah diambil alih oleh pemerintah pusat, seperti memperbaiki jalan yang rusak.

Baca juga : Tanggapi Judi Online, Anies Baswedan Ingat saat Demo SDSB

"Kalau (perbaikan jalan) diambil (alih pusat) memang memunculkan pahlawan, tetapi tidak menyelesaikan masalah (kebijakan pemerintahan daerah)," kata Anies di Sleman, Minggu (22/10).

Oleh sebab itu, pemerintah pusat sangat penting membuat ukuran KPI, kemudian daerah melaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, pemerintah bisa mengumumkannya kepada publik bahwa wali kota atau bupati tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Anies menyatakan, kebijakan yang dibuat bukan berdasarkan selera pemimpin, melainkan kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Pembuatan kebijakan diawali dari perumusan masalah, yang setiap tempat berbeda-beda masalahnya. Kemudian rumus solusi dibuat berdasarkan masalah-masalah yang ada.

"Negara memfasilitasi agar kebijakan itu bisa dilaksanakan," kata dia.

Anies mengatakan, dirinya bersama Muhaimin Iskandar membawa empat perubahan ke arah yang lebih baik. Keempat perubahan tersebut adalah meningkatkan yang sudah ada, mengoreksi yang sudah ada, menghentikan yang ada, dan mengerjakan yang belum ada.

"Kami terbuka mereview (kebijakan yang sudah ada) selama itu berkepentingan dengan publik," katanya.

Anies juga menyebut, review yang dilakukan berdasar empat hal, yaitu keadilan, kepentingan publik, evidence based, serta UUD 45 dan konvensi.

Anies mengatakan, secara ringkas, visi-misi pasangan Amin adalah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, hal tersebut diturunkan lagi ke berbagai sektor. (Z-5)