Anies Baswedan Tolak Korupsi, Kolusi, Nepotisme bila Menjadi Presiden

BAKAL Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan mendapat pertanyaan dari anak muda di Yogyakarta terkait pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan terdekatnya jika dirinya terpilih menjadi Presiden. Ia mengatakan, di pemerintahan yang benar (good governance) terdapat standard operational procedure (SOP). Jika SOP dilanggar, di situlah letak kesalahannya.

"Tidak boleh melanggar SOP good governance dan jangan menoleransi pelanggaraan," kata dia di dalam Forum Desak Anies, Minggu (22/10), di Sleman. Kalau pimpinan nasional menoleransi pelanggaraan kecil, ini akan luas menjadi pelanggaraan lebih besar, selanjutnya akan lebih besar dan lebih besar lagi.

Baca juga: Tanggapi Judi Online, Anies Baswedan Ingat saat Demo SDSB

Oleh sebab itu, Anies mengatakan, transparansi dalam setiap pengambilan keputusan sangat penting. Karena keputusan yang diambil menyangkut publik, proses pengambilan keputusan juga harus dapat dilihat oleh publik. "Kami di Jakarta (saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta) mendapat banyak penghargaan terkait transparansi karena seluruh proses pengambilan keputusan di Jakarta bisa diakses oleh publik," kata dia.

Anies melanjutkan dengan bisa diakses oleh publik, publik bisa menilai ada pelanggaraan atau tidak dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, ketika ternyata ada pelanggaraan, baik pelanggaraan biasa, kriminal korupsi, maupun korupsi, langkah yang dilakukan ialah penindakan tanpa ada toleransi. Pasalnya, begitu ada toleransi, kepemimpinan tersebut akan dipertanyakan, seberapa jauh pemimpin tersebut menoleransi.

Baca juga: Anies Ingin Anak Muda Bisa Mendorong Kegiatan Usaha, Bukan Cuma Jual Tenaga

Ia mencontohkan jika terjadi peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berapa yang ditoleransi? Menurut dia, setiap korban nyawa yang meninggal dunia tidak boleh ditoleransi dan penyelidikannya harus dituntaskan. (Z-2)