Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PERTUMBUHAN konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (year on year/yoy) dan memiliki distribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,88%. Penurunan itu disebut terjadi karena pemerintah tak lagi melakukan belanja pemilihan umum (pemilu) seperti di tahun lalu.
"Tahun lalu terjadi realisasi anggaran yang relatif lebih cepat dan juga relatif lebih banyak karena adanya pemilu tahun 2024," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (5/5).
Dia mengatakan, efisiensi atau realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah bukan menjadi sebab turunnya pertumbuhan konsumsi pemerintah. Namun Amalia menuturkan, pertumbuhan konsumsi pemerintah akan terlihat mulai triwulan II 2025 setelah proses administrasi realokasi anggaran selesai.
"Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di triwulan II 2025 dan seterusnya. Jadi karena di triwulan pertama ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian dialokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya," jelas dia.
Merujuk data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga akhir Maret 2025 tercatat mencapai Rp620,3 triliun, setara 17,10% dari alokasi belanja negara tahun ini sebesar Rp3.621,3 triliun. Realisasi belanja tersebut tercatat hanya tumbuh 1,37% dari realisasi di periode yang sama tahun lalu. (Mir/M-3)
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
EKONOMI Indonesia pada triwulan IV 2024 diperkirakan tumbuh 4,91% secara tahunan (year on year/yoy). Angka itu lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 4,95% (yoy).
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyoroti permasalahan seputar infrastruktur yang menopang penerapan e-voting.
PERSYARATAN domisili calon anggota legislatif (caleg) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya
PARTAI-PARTAI politik di Jepang bersaing membentuk mayoritas di parlemen setelah pemilihan umum yang memberikan pukulan telak bagi koalisi yang berkuasa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved