Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran dan pembukaan blokir anggaran oleh Kementerian Keuangan.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pewarta menanggapi realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I yang hanya tumbuh 4,87%.
"Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya, kita lihat triwulan berikutnya karena kita lihat di triwulan berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan, sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga," ujarnya, Jakarta, Senin (5/5).
Airlangga turut menyatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik. Itu didasari pada pertumbuhan ekonomi banyak negara, terutama anggota G-20 dan kawasan ASEAN yang mayoritas laju perekonomiannya lebih lambat dari Indonesia.
"Untuk negara G-20, kita pertumbuhannya nomor dua tertinggi di bawah Tiongkok yang 5,4%. Kita masih di atas Malaysia yang 4,4%, Singapura 3,8%, Spanyol 2,9%. Khusus untuk ASEAN, kita sedikit di bawah Vietnam," kata dia.
Adapun berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mengalami pelambatan. Dalam tiga bulan pertama di tahun ini, perekonomian Indonesia hanya mampu melaju 4,87% secara tahunan (year on year/yoy).
Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan -0,98% dari triwulan IV 2024, juga lebih rendah dari pertumbuhan triwulan I 2024 yang tercatat 5,11% (yoy).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, laju pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 didapat dari besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang turun dari Rp3.296,7 triliun di triwulan IV 2024 menjadi Rp3.264,5 triliun.
Lalu PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) juga turun dari Rp5.674,9 triliun di triwulan IV 2024 menjadi Rp5.665,9 triliun. "Jadi bila dibandingkan dengan triwulan IV 2024 (quatter to quarter/q to q), ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar minus 0,98%," jelasnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (5/5).
Adapun komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan minus ialah konsumsi pemerintah. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh -1,38% secara tahunan (yoy) dan memiliki distribusi terhadap PDB sebesar 5,88%.
Penurunan itu disebut terjadi karena pemerintah tak lagi melakukan belanja pemilihan umum (Pemilu) seperti di tahun lalu. "Tahun lalu terjadi realisasi anggaran yang relatif lebih cepat dan juga relatif lebih banyak karena adanya pemilu tahun 2024," kata Amalia. (Mir/M-3)
Hal cukup krusial dilakukan ialah refocusing dan realokasi anggaran dengan mengambil anggaran dari dana program- prioritas yang cukup besar seperti MBG dan koperasi merah putih.
Jika harga minyak menembus angka 120 dolar AS per barel, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan bisa melebar hingga 3,6%.
Kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan.
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Pemprov Kalsel harus bekerja keras mendorong masuknya investasi ke daerah sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
LPEI memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia masih diperkirakan tumbuh 4-5 persen dengan mempertimbangkan dinamika harga komoditas dan perdagangan global dengan catatan
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76% secara tahunan (year-on-year) pada 2025. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
UBS menggelar UBS OneASEAN Summit untuk ke-14 kalinya dengan menghadirkan lebih dari 850 investor institusional, pembuat kebijakan, serta pemimpin industri dari berbagai negara.
Bank Indonesia (BI) mengapresiasi catatan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari tahun ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved