Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
LAKUKAN efesiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah akan lakukan pengalihan anggaran belanja pegawai sebesar 17 persen untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Pemantauan Media Indonesia Minggu (27/4) banyak infrastruktur terutama badan jalan di Kabupaten Pati yang rusak membuat keprihatinan warga, berdasarkan catatan setidaknya ada puluhan ruas jalan rusak di daerah berada di Pantura Jawa Tengah tersebut membuat Pemerintah daerah harus melakuhan langkah strategis.
Hal itu belum lagi adanra kerusakan baru akibat bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung yang sering terjadi sejak Januari-April ini, aksi gelombang protes warga juga terys terjadi akibat jalan rusak tidak kunjung diperbaiki seperti dikakukan warga dengan menanam pisang di ruas jalan Jalan Tayu-Puncel Dukuhseti, Pati.
"Setiap hari mobil dump truk bermuatan tambang galian C melintas di sini hingga jalan raya di sini rusak dan menjadi kubangan lumpur saat musim hujan dan berdebu saat kemarau," kata Farid,50, warga Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Pati Minggu (27/4).
Bupati Pati Sudewo membenarkan kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Pati yang rusak cukup parah, sehingga pemerintah daerah perlu sesegera mungkin untuk melakukan perbaikan dengan menyiapkan anggaran yang memadai, karena anggaran saat ini jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"Anggaran Rp40 miliar yang ada, ungkap Sudewo, tentunya tidak akan cukup untuk mengatasi infrastruktur jalan yang rusak, maka anggaran akan disesuaikan dengan dilakukan penambahan menjadi Rp280 miliar," ujar Sudewo.
Sesuai kebijakan Menteri Dalam Negeri yang mengharuskan untuk efisiensi, ungkap Sudewo, maka pemkab Pati melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran untuk memastikan jalan yang rusak diperbaiki dengan kualitas terbaik. "Jalan-jalan sepanjang 1, 2 hingga 5 kilometer akan ditangani secara total agar bisa bertahan hingga 10-15 tahun," tambahnya.
Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur ini, menurut Sudewo, salah satu penyesuaian adakah pengalihan anggaran cukup besar adalah belanja pegawai dari sebelumnya mencapai 47 persen yakni sebesar Rp1,34 triliun akan ditekan menjadi 30 persen, karena hal itu sesuai komposisi APBD Pati.
Penghematan 5 persen anggaran belanja pegawai sudah mendapatkan Ro70 miliar, lanjut Sudewo, maka sangat memungkinkan pengalihan anggaran belanja pegawai itu untuk pembangunan infrastruktur. "Saya bersyukur mendapat dukungan penuh dari Menteri PAN-RB," imbuhnya. (H-2)
Mobilitas merupakan salah satu faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan.
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024 yang melesat.
PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding Pelindo yang mengelola layanan terintegrasi di kawasan pelabuhan dan sekitarnya mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025.
PEMERINTAH bakal mendorong konsumsi pemerintah di sisa tahun ini untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Itu seiring dengan selesainya proses administrasi realokasi anggaran
Realokasi anggaran tidak akan melalui mekanisme APBD-P, tapi hanya akan dilakukan melalui re-focusing.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengimbangi kebijakan efisiensi anggaran dengan meningkatkan inklusivitas perekonomian. Itu dinilai dapat menambal kontribusi belanja negara yang hilang
Seluruh fraksi di DPRD DKI setuju atas rencana kebijakan sekolah gratis di Jakarta dengan mengalihkan anggaran KJP Plus.
Tidak ingin mengulang kejadian tahun lalu, Pemprov Babel menyiapkan anggaran tak terduga untuk penanganan karhutla.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved