Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan infrastruktur olahraga juga akan terdampak kebijakan efisiensi.
"Semua pasti akan dilakukan penyesuaian. Yang saya maksudkan penyesuaian adalah kita sama-sama tengah meninjau kembali," kata Agus di Cibubur Youth Elite Sport Center (CYESC) di Ciracas, Jakarta Timur pada Kamis (13/2).
Agus menegaskan pembangunan infrastruktur olahraga tak dapat dikesampingkan. Sehingga dalam waktu dekat, dia mengaku akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera menyusun kembali target-target prioritas.
"Jadi ini yang harus kita sesuaikan. Tapi juga kita tahu ada keterbatasan anggaran, efisiensi. Karena banyak prioritas prorakyat lain yang harus disiapkan," ujar Agus.
"Kita harus memahami itu. Tetapi tentu, tetap kita akan serius memikirkan bagaimana pembinaan prestasi olahraga di Indonesia juga tidak ditinggalkan," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo telah rapat bersama Komisi X DPR di Gedung DPR, Jakarta. Dalam rapat itu, diputuskan Kemenpora menerima efisiensi sebesar 53 persen.
"Jadi dulu ketika kita mendapatkan postur anggaran di Rp2,3 triliun, kita menyusun pelatnas itu jangka panjang dan cabornya lebih banyak sampai Olimpiadenya," kata Dito
Dengan adanya efisiensi, kata Dito, pihaknya akan melakukan penyesuaian dan akan fokus kepada cabang olahraga (cabor) prioritas yang bisa bertanding di SEA Games, Asian Games, Asian Para Games, Olimpiade, Paralimpiade, hingga kualifikasi Piala Dunia.
"Jadi memang kita harus tegas di awal untuk SEA Games kita pasti partisipasi, Tapi kita tidak akan mengirim yang jor-joran karena Asta Cita clear, kita harus fokus di ASEAN Games dan Olimpiade," ujar Dito. (I-3)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus tantiem bagi komisaris badan usaha milik negara (BUMN).
Ia menambahkan pemangkasan anggaran TKD akan memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
PENURUNAN daya saing Indonesia di tingkat global dinilai mengkhawatirkan. Terlebih penurunan daya saing itu utamanya disebabkan oleh penurunan peringkat efisiensi pemerintah.
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved