Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MEMASUKI tahun politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal netralitas para penjabat (Pj) kepala daerah. Selain itu, presiden juga meminta agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
"Saya minta gubernur, bapak- ibu bupati wali kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera," terang presiden saat memberikan pengarahan pada penjabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10).
Presiden mengatakan pemda yang tidak netral akan terlihat. Oleh karena itu, ia meminta para penjabat untuk berhati-hati termasuk untuk para aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar netral.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Dampak Perang di Luar terhadap Indonesia
"Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak- ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," imbuh presiden.
Selain soal netralitas, presiden menekankan soal pentingnya menjaga kerukunan terutama di level masyarakat. Apabila ada perselisihan atau perbedaan menyangkut pemilu, ia minta segera diselesaikan.
Baca juga: Jokowi Undang 3 Capres Makan Siang, Diharapkan Bikin Pilpres Adem
"Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik," sambung presiden.
Kinerja para penjabat, sambungnya, terus dievaluasi. Mereka diminta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila ada masalah. "Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan Kemendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit Kemendagri," terang Jokowi.
Para penjabat akan mendapat evaluasi setiap tiga bulan. Presiden mengatakan jika para penjabat menyalahi ketentuan, presiden mengatakan para penjabat bisa diganti.
" Saya evaluasi harian itu hati-hati loh begitu bapak ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki," tegas presiden. (Z-3)
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menegaskan bahwa dirinya tidak akan berkator selama masa tenang hingga hari usai pencoblosan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, mengingatkan 2 penjabat bupati pentingnya memperhatikan program-program prioritas.
Bawaslu semestinya sudah menyampaikan surat himbauan kepada Kemendagri agar Pj bisa terjaga netralitasnya
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon kepada daerah yang berstatus penjabat daerah yang melakukan kecurangan.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved