Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MEMASUKI tahun politik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal netralitas para penjabat (Pj) kepala daerah. Selain itu, presiden juga meminta agar pemerintah daerah memberikan dukungan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.
"Saya minta gubernur, bapak- ibu bupati wali kota berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), tapi tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera," terang presiden saat memberikan pengarahan pada penjabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10).
Presiden mengatakan pemda yang tidak netral akan terlihat. Oleh karena itu, ia meminta para penjabat untuk berhati-hati termasuk untuk para aparatur sipil negara (ASN) diimbau agar netral.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Dampak Perang di Luar terhadap Indonesia
"Juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak- ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," imbuh presiden.
Selain soal netralitas, presiden menekankan soal pentingnya menjaga kerukunan terutama di level masyarakat. Apabila ada perselisihan atau perbedaan menyangkut pemilu, ia minta segera diselesaikan.
Baca juga: Jokowi Undang 3 Capres Makan Siang, Diharapkan Bikin Pilpres Adem
"Yang terakhir menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan dengan politik. Selesaikan dengan baik," sambung presiden.
Kinerja para penjabat, sambungnya, terus dievaluasi. Mereka diminta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) apabila ada masalah. "Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah segera sampaikan Kemendagri. Kalau kelas berat langsung ke saya sehingga kita bisa bantu. Tapi kalau urusan-urusan yang kira-kira bisa diselesaikan sendiri, enggak usah dikit-dikit Kemendagri," terang Jokowi.
Para penjabat akan mendapat evaluasi setiap tiga bulan. Presiden mengatakan jika para penjabat menyalahi ketentuan, presiden mengatakan para penjabat bisa diganti.
" Saya evaluasi harian itu hati-hati loh begitu bapak ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki," tegas presiden. (Z-3)
Masa kampanye belum dimulai sudah banyak dugaan pelanggaran netralitas ASN yang mengemuka
Jangan sampai dikorbankan masa depan ASN dengan sesuatu yang tidak tahu. Aturannya sanksinya bisa sampai dipecat
Netralitas merupakan tanggung jawab sekaligus peran yang harus dijalankan ASN, TNI dan Polri.
Pemkab Garut akan membentuk tim untuk memantau hingga memastikan netralitas ASN. Tim akan memantau lapangan, juga menerima aduan terkait netralitas ASN.
Netralitas ASN di lingkungan pemerintah daerah di Jawa Barat termasuk wilayah Priangan Timur harus diawasi
Dalam fakta integritas setiap ASN berjanji akan bertindak netral.
Dengan keputusan tersebut, Cheka Virgowansyah kembali ditetapkan sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya untuk satu tahun ke depan hingga 14 November 2024.
Pj bupati diminta memastikan keamanan menjelang akhir tahun. Selain itu dapat menjaga harga bahan pokok tidak naik tinggi dan tetap terkendali.
Saat ini warga Parung Panjang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan isu truk tambang tentu memerlukan penanganan yang tepat.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved