Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pihaknya langsung menyambangi Markas Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengecek kondisi MAS.
Orangtua, sekolah dan masyarakat harus bersinergi agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi
SPHPN dan SNPHAR 2024 menunjukkan penurunan signifikan dalam prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia.
Hingga kini, sudah ada 332 UPTD PPA yang tersebar di berbagai daerah. Namun, jumlah ini baru mencakup sekitar 60% kebutuhan nasional. Sebanyak 120 kabupaten/kota masih belum memilikinya.
Kerja sama dengan Kementerian PPPA ini juga terkait konektivitas di daerah yang belum terhubung dengan baik dari internet.
MENIKAHKAN korban kekerasan seksual (KS) dengan pelaku tidak sesuai dengan Undang-Undang 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaksanakan kegiatan pilot project dukungan psikososial Cerdas Berinternet di sekolah.
Pengusaha Veronica Tan yang juga merupakan mantan istri Basuki Tjahaja Purnama dipercaya Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pengasuh, pengurus, pengajar, dan pemerintah memegang amanah yang sama untuk melindungi para santri.
Pevalensi kekerasan terhadap anak-anak yaitu anak laki-laki, prevalensi turun dari 61,7% pada 2018 menjadi 49,83%, dan untuk anak perempuan dari 62% menjadi 51,78%.
Nahar melakukan diskusi intensif dengan para pendamping anak untuk memahami situasi korban secara lebih mendalam.
Korban kekerasan dalam pacaran seringkali tidak berani melapor karena merasa bingung, takut, dan malu.
Kementerian PPPA mengecam peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan yang menimpa seorang perempuan berusia 18 tahun (NKS) di Padang Pariaman.
Hambatan dari sisi regulasi, masih ada barrier to entry atau pembatasan yang menghalangi perempuan untuk mengakses pencalonan.
Plt Sekretaris Kementerian PPPA Titi Eko Rahayu mengingatkan penyelenggara dan peserta Pemilu agar menciptakan pemilu yang ramah anak.
Nahar mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan dan pihak terkait lainnya untuk memantau penanganan kasus tersebut.
Pelaku pelecehan seksual dapat dipidana sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Ratna mengungkapkan kerja sama dengan UNFPA tersebut diharapkan dapat mengembangkan panduan, standar, dan prosedur operasional yang efektif.
MESKI kita sudah memiliki Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sejak 2004 (UU No 23 Tahun 2004), angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih tinggi.
KPPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan (FPL) meluncurkan laporan sinergi data kekerasan terhadap perempuan tiga lembaga pada periode data tahun 2023.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved