Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus siswa yang dihukum duduk di lantai karena menunggak uang SPP. Arifah telah memberikan pendampingan terhadap siswa sekolah dasar (SD) tersebut.
"Untuk yang kasus anak duduk di bawah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, dari kementerian kami melakukan pendampingan," ujar Arifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1)
Kementerian PPPA, kata Arifah, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Saat ini, siswa tersebut dipastikan telah mendapatkan beasiswa.
Selain itu, Arifah menekankan kasus ini menjadi peringatan bagi semua sekolah. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang.
"Ini mungkin sebagai peringatan juga untuk sekolah-sekolah untuk tidak melakukan yang berpengaruh terhadap psikologis anak," jelasnya.
Sebelumnya, aeorang siswa kelas 4 SD di Medan, Sumatra Utara (Sumut) menjadi bulan-bulanan gurunya sendiri hanya karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan. Setiap harinya ia disuruh duduk di lantai selama pelajaran berlangsung, sementara teman-temannya tetap berada di meja dan kursinya masing-masing.
Kejadian ini dipergoki langsung oleh sang ibu saat mendatangi sekolah karena mendapat cerita dari anaknya yang tidak diperlakukan dengan wajar oleh gurunya. Sementara teman-temannya belajar di meja dan kursinya masing-masing, sang ibu pun marah dan sakit hati anaknya menjadi bulan-bulanan gurunya hanya karena pembayaran SPP nya menunggak tiga bulan. (P-5)
PEMERINTAH akan memberikan sanksi berat kepada guru yang menghukum siswa duduk di lantai karena menunggak membayar uang SPP
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan menegaskan bahwa penguatan perlindungan anak di ruang digital harus menjadi prioritas bersama.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan bahwa tragedi siswa bunuh diri di NTT tersebut tidak seharusnya terjadi.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menegaskan bahwa satuan pendidikan harus ramah anak, sehingga anak mendapatkan haknya atas pendidikan secara utuh.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur yang telah beroperasi sejak 2023.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Prevalensi yang mengalami sunat perempuan masih sangat tinggi meskipun terjadi penurunan dari 50,5 persen pada tahun 2021 menjadi 46,3 persen pada tahun 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved