Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus siswa yang dihukum duduk di lantai karena menunggak uang SPP. Arifah telah memberikan pendampingan terhadap siswa sekolah dasar (SD) tersebut.
"Untuk yang kasus anak duduk di bawah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai, dari kementerian kami melakukan pendampingan," ujar Arifah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1)
Kementerian PPPA, kata Arifah, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Saat ini, siswa tersebut dipastikan telah mendapatkan beasiswa.
Selain itu, Arifah menekankan kasus ini menjadi peringatan bagi semua sekolah. Diharapkan kejadian serupa tidak terulang.
"Ini mungkin sebagai peringatan juga untuk sekolah-sekolah untuk tidak melakukan yang berpengaruh terhadap psikologis anak," jelasnya.
Sebelumnya, aeorang siswa kelas 4 SD di Medan, Sumatra Utara (Sumut) menjadi bulan-bulanan gurunya sendiri hanya karena menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan. Setiap harinya ia disuruh duduk di lantai selama pelajaran berlangsung, sementara teman-temannya tetap berada di meja dan kursinya masing-masing.
Kejadian ini dipergoki langsung oleh sang ibu saat mendatangi sekolah karena mendapat cerita dari anaknya yang tidak diperlakukan dengan wajar oleh gurunya. Sementara teman-temannya belajar di meja dan kursinya masing-masing, sang ibu pun marah dan sakit hati anaknya menjadi bulan-bulanan gurunya hanya karena pembayaran SPP nya menunggak tiga bulan. (P-5)
PEMERINTAH akan memberikan sanksi berat kepada guru yang menghukum siswa duduk di lantai karena menunggak membayar uang SPP
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Kementerian PPPA juga dikatakan sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, memaparkan beberapa dampak buruk penggunaan gawai bagi anak-anak.
Sejak Januari hingga 14 Juni 2025, pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA lebih dari 11.800. Kemudian laporan meningkat tajam menjadi sekitar 13 ribu per 7 Juli 2025.
Kemen PPPA menyusun modul edukasi untuk memperkuat peran keluarga mencegah Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan atau sunat perempuan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved