Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SURVEI Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) merupakan inisiatif yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengukur prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua survei ini bertujuan memberikan data yang akurat dan komprehensif mengenai pengalaman hidup perempuan dan anak dalam konteks kekerasan.
Setiap tahun, ribuan kasus kekerasan dilaporkan, tetapi ada beberapa kasus yang mungkin tak terungkap karena stigma sosial dan ketakutan akan konsekuensi. Dalam konteks ini, SPHPN dan SNPHAR berfungsi sebagai alat vital untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna memahami sejauh mana masalah ini terjadi. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program intervensi yang lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan ini.
Hasil dari survei-survei ini memberikan gambaran jelas tentang prevalensi kekerasan, jenis kekerasan yang dialami, serta faktor-faktor risiko yang ada. Dengan demikian, survei ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan publik.
Di sini, kita akan membahas hasil terbaru dari SPHPN dan SNPHAR serta implikasinya terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.
Berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), hasil SPHPN 2024 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan berusia 15-64 tahun mengalami penurunan dari 9,4% pada 2016 menjadi 6,6% tahun 2024.
Penurunan ini mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan. Survei juga menemukan satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual selama hidup mereka.
Sementara itu, hasil SNPHAR 2024 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan. Untuk anak laki-laki, prevalensinya turun dari 61,7% pada 2018 menjadi 49,83%, sedangkan untuk anak perempuan dari 62% menjadi 51,78%. Meskipun ada penurunan, angka-angka ini tetap menunjukkan banyak anak masih menghadapi risiko kekerasan dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Data dari SPHPN dan SNPHAR sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA Bintang Puspayoga menekankan hasil survei ini akan digunakan sebagai dasar mengevaluasi efektivitas program-program yang sudah ada serta merumuskan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hasil survei juga menunjukkan kekerasan berbasis gender online mengalami penurunan, terutama di kalangan perempuan usia 15-24 tahun. Ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender di dunia maya mulai membuahkan hasil.
Meskipun ada penurunan dalam prevalensi kekerasan, tantangan besar tetap ada dalam hal pelaporan kasus-kasus tersebut. Banyak korban merasa malu atau takut untuk melapor karena stigma sosial atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban agar mereka merasa didukung untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. (Antara/Media Indonesia/Z-3)
KETUA Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyebut salah satu faktor terhalangnya pelaporan kekerasan terhadap perempuan maupun anak karena masih terawatnya sistem patriarki di masyarakat.
Wilayah urban yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta tercatat sebagai 3 provinsi dengan pelaporan jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi.
Sejak Januari hingga 14 Juni 2025, pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA lebih dari 11.800. Kemudian laporan meningkat tajam menjadi sekitar 13 ribu per 7 Juli 2025.
Jaksa menuduh Sean "Diddy" Combs menjalankan jaringan perdagangan seks dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mantan pacarnya, Cassandra Ventura.
Adapun rata-rata laporan kasus kekerasan perempuan dan anak mencapai 47 kasus per bulan selama Januari-Mei 2025.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berani melapor jika terjadi kekerasan.
DPRD Jawa Barat mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Jabar akibat tidak berhasil meraih predikat provinsi layak anak oleh Kementerian PPPA
Wali Kota Jaya Negara menyampaikan, Kota Denpasar terus konsisten menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
ANAK-anak yang bahagia dan canda tawa mereka mewarnai dunia. Momen Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli 2025 memberikan ruang untuk merayakan dengan kegiatan yang seru.
Berdasarkan hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja 2024, kekerasan kepada anak baik fisik, digital, hingga seksual masih menjadi masalah yang harus ditangani.
Kementerian PPPA juga dikatakan sudah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan Hari Anak Nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved