Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) menguasai teknologi serta memiliki empati menghadapi berbagai masalah sosial.
Mereka yang dikirim ke luar negeri tersebut merupakan yang terbaik setelah melalui berbagai proses seleksi yang dilakukan Kemensos pada April dan Mei lalu.
Mensos mengatakan kehadiran delegasi Kemensos dalam forum internasional tersebut karena dinilai telah mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang inklusif, efektif, dan inovatif.
Penunjukan sebagai manajer suplai Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) membuat peran Bulog menjadi jelas.
Bulog juga didorong untuk 100% menyalurkan beras ke elektronik warung gotong royong (e-Warong).
Kementerian Sosial mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemutakhiran data guna mendukung Prog-ram Keluarga Harapan demi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial
Mereka berhak diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, bukan justru dikategorikan sebagai penyandang masalah sosial, sehingga penyebutan itu harus diganti.
Mereka berhak diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, bukan justru dikategorikan sebagai penyandang masalah sosial, sehingga penyebutan itu harus diganti.
KEMENTERIAN Sosial RI melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) terus berinovasi untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan validasi
Jika Kementerian Sosial mampu menyalurkan BPNT ke seluruh wilayah Indonesia tanpa bantuan perseroan, Buwas berjanji akan mundur dari jabatan tertinggi Perum Bulog.
KELUARGA I Gusti I Ayu Supiani, 42, warga Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,
KELUARGA I Gusti I Ayu Supiani, 42, warga Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng,
Bantuan disalurkan di dua tempat yakni di Pandeglang senilai Rp1,755 miliar dan di Lampung Selatan Rp2,341 miliar.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Kemensos menangani 27 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Peserta pembekalan diminta aktif mendiskusikan berbagai potensi daerah masing-masing agar bisa menjadi lahan usaha yang dikelola oleh anggota Kube.
Peserta pembekalan diminta aktif mendiskusikan berbagai potensi daerah masing-masing agar bisa menjadi lahan usaha yang dikelola oleh anggota Kube.
Agus Gumiwang Kartasasmita mengimbau agar penggunaan sebutan keluarga miskin untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diganti dengan sebutan keluarga prasejahtera.
Dalam pemutakhiran data KPM-PKH berbasis data terpadu memungkinkan kelurahan memberikan usulan warganya yang tidak mampu.
Capaian ini bermakna penting di tengah kuatnya komitmen pemerintah khususnya Kementerian Sosial dalam mempercepat upaya pengurangan kemiskinan.
Penggunaan istilah keluarga prasejahtera bertujuan menghilangkan stigma sosial negatif di masyarakat terhadap keberadaan KPM PKH.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved