Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Sosial menunjuk Perum Bulog sebagai manajer suplai untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan dana pemerintah yang setiap bulan diberikan kepada keluarga kurang mampu melalui akun elektronik untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH atau pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Nanti semuanya dikoordinasi dari manajer suplai itu, nanti manajer suplai itu yang mengoordinasikan di lapangan dan nanti akan kami tunjuk Bulog," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita seusai membuka Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Jakarta, Kamis (4/7).
Baca juga: Dirut Bulog Siap Mundur
Ia mengatakan, Bulog juga didorong untuk 100% menyalurkan beras ke elektronik warung gotong royong (e-Warong). "Kami percaya Bulog mampu menyuplai beras dengan kualitas baik sehingga kepentingan pelayanan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga tetap terjaga," kata Agus.
Sebagai manajer suplai, Bulog akan mengoordinasikan distribusi beras untuk e-Warong di daerah-daerah, dan bisa menggandeng perusahaan lokal untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. (X-15)
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Sekolah Rakyat bukan merupakan program Kemensos, melainkan langsung dari Presiden Prabowo, yang tahun ini diharapkan 100 SR bisa memulai operasional.
Di hadapan para siswa, Gus Ipul sekolah gratis berasrama ini untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terjangkau pendidikan karena keterbatasan biaya.
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved