Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pegawai Kementerian Sosial (Kemensos) menguasai teknologi serta memiliki empati menghadapi berbagai masalah sosial. "Aparatur sipil negara (ASN) harus menguasai ilmu dan teknologi untuk mewujudkan pelayan publik bervisi 4.0 dalam memperkuat kinerja," jelasnya dalam Pembukaan Latihan Dasar CPNS Golongan III Kemensos 2019 di Pusdiklat Kemensos, Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senin (8/7).
"CPNS wajib untuk terus melek teknologi dan tidak gagap terhadap perkembangan media sosial. Tujuannya, memastikan perkembangan teknologi mampu dimanfaatkan usaha penanganan masalah-masalah sosial di masyarakat," imbuhnya lagi.
Agus juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi Kemensos pada ranah internal dan eksternal, yakni pengelolaan sumber daya manusia.
Menurutnya, birokrat harus membangun birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan globalisasi yang kompleks. Perubahan sosial dalam masyarakat juga berpotensi menimbulkan masalah sistemis jika tidak segera diatasi. Ia menambahkan, ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki lembaga birokrasi menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan birokrasi.
Selain itu, budaya dilayani yang kental menjadi salah satu tidak optmalnya kinerja birokrasi. Padahal, birokrat di Kemensos bertugas menjadi pelayan publik yang harus terus berinovasi dalam kinerja dengan tetap menjunjung kode etik sebagai PNS.
"Perilaku sebagai pelayan publik harus ditanamkan dan dipupuk sejak awal. Tugas pelayan publik tidak mudah dalam perkembangan zaman yang cepat dan dinamis," ujar Agus.
Kualifikasi yang spesifik menjadi kebutuhan bagi SDM Kemensos dengan penetapan Perencanaan Tenaga Kerja sejak proses rekrutmen CPNS.
Dalam era keterbukaan dan era revolusi industri 4.0, PNS juga dituntut untuk selalu mengedepankan produktivitas secara efektif dan efisien serta tidak melakukan budaya 'asal bapak senang' (ABS) yang berdampak negatif pada tujuan program, yaitu output yang diharapkan tidak tercapai. (Sru/H-3)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved