NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perlu Diganti

Indriyani Astuti

03/7/2019 18:00

Sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Perlu Diganti — Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita(Dok. MI)

MENTERI Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita, akan segera mengeluarkan peraturan Menteri Sosial terkait perubahan istilah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjadi pemerlukan pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Menurut Agus, istilah sebelumnya tidak relevan.

Ia menyontohkan para penyandang disabilitas. Mereka berhak diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, bukan justru dikategorikan sebagai penyandang masalah sosial, sehingga penyebutan itu harus diganti.

Baca juga: Badai MUN di Laut Cina Selatan Picu Gelombang Tinggi

"Saya khawatir, ada seorang bayi yang lahir dan disabilitas dari sejak lahir sudah dicap sebagai peyandang masalah sosial. Itu harus diubah, jangan dipakai lagi," terang Agus disela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2019 di Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (3/7).

Adapun, Kementerian Sosial menangani 26 jenis penyandang masalah sosial akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan, termasuk di antaranya fakir miskin, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

Gunakan Sistem Smart School, Sekolah Rakyat Difasilitasi Internet Cepat
28/6/2025 17:19
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Peserta PBI JKN Nonaktif Bisa Aktif Kembali
24/6/2025 19:16
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Hasil Lelang Rolls-Royce, Kemensos akan Bangun Rumah Keluarga Miskin
24/6/2025 14:07
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
Dinkes Tasikmalaya: 39.157 Peserta KIS yang Dinonaktifkan Kemensos tetap Bisa Berobat Gratis
19/6/2025 22:12
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
39 Ribu Warga Kota Tasikmalaya Mendadak Dinonaktifkan Kemensos
19/6/2025 14:10
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kemensos Nonaktifkan 7,39 Juta Peserta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
19/6/2025 09:50
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.

LOAD MORE

Opini

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK
04/7/2025 20:18
Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel
04/7/2025 16:25
Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan
04/7/2025 13:50

LOAD MORE

Kolom Pakar

MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00
Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved