Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
FPMM menyikapi aksi penganiayaan di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) yang diiringi isu SARA, saat upaya penarikan sebuah mobil yang pemiliknya menunggak cicilan kredit.
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md meminta agar tidak ada pihak yang mengintimidasi orang tua dari tiktoker Bima Yudho Saputro.
MENKO Polhukam Mahfud MD mendatangi rumah kecil almarhum Fransiskus Xaverius Seda atau dikenal dengan Frans Seda di Sikka, NTT, pada Rabu (31/5).
Menko Polhukam Mahfud MD memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, untuk membahas nasib Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Kabupaten Indramayu.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan penandatangan MoU dengan Komnas HAM tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak Korban melalui mekanisme nonjudicial.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
TAHUN ini rapat pimpinan TNI dan Polri digelar di Istana Negara, Jakarta.
Masyarakat diminta tidak percaya pada isu pemilu akan berlangsung tidak aman
Kontraktor pembangunan Mapolda Aceh meminta Kemenkeu membayar Rp32,7 miliar kepada pihaknya
Wiranto meminta semua pihak bersabar menunggu penjelasan resmi Presiden
"Dan tim ini lengkap, terdiri dari para pakar hukum tata negara, para profesor, doktor berbagai universitas sudah saya undang."
Tim tersebut akan menyupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam.
RENCANA pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan dan tindakan para tokoh yang dianggap provokatif dan melawan hukum menuai tanggapan pro dan kontra.
Menurutnya, tim ahli diharapkan bisa merumuskan secara objektif perihal pernyataan melanggar hukum berdasarkan kajian keilmuan yang dimiliki.
Sekitar 22 pakar hukum mengikuti rapat perdana Tim Asistensi Hukum tersebut.
Itu merupakan tim asistensi kantor Kemenko Polhukam dan bukan tim nasional. Fungsinya mengoordinasikan kementerian di bawahnya, termasuk TNI dan Polri.
Pihaknya tidak akan mengobral begitu saja pasal makar terhadap subjek yang melakukan aksi atau aktivitas yang terindikasi ke arah makar.
Sebelumnya, anggota tim asistensi hukum Indriyanto Seno Adji menjelaskan tim akan mempertimbangkan secara masak sebelum mengeluarkan rekomendasi.
Polisi tak segan menindak elite yang terbukti melanggar hukum.
Hal itu, kata dia, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved