Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di rumah tahanan (rutan) mereka.
Menurut data yang dipegang Dewan Pengawas KPK, pungli tersebut menyentuh angka Rp4 miliar.
"Hal itu harus dibuka ke publik. Setelah itu, tindaklanjuti secara hukum karena pungli itu adalah tindak pidana," tegas Mahfud di Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu Pemilu) di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (21/6).
Baca juga: Skandal Pungli di Rutan, KPK Mutasi Pegawai
Menurutnya, jika melibatkan dana yang besar, pungli itu bisa disebut atau dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan. Hal tersebut tentu sangat berbahaya. Terlebih, itu terjadi di tubuh lembaga pemberantasan korupsi, KPK.
"Saya belum tahu apakah pungli atau penyuapan. Dalam korupsi ada tujuh macam perbuatan, yaitu mulai dari mark up (menaikkan harga), mark down (menurunkan harga), pemalsuan dokumen, pemerasan dan sebagainya. Yang paling ringan itu biasanya pungli," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Baca juga: Pengamat: Dewas KPK Seharusnya Malu dengan Proses di Polda Metro
Mahfud menegaskan, pungutan liar adalah korupsi karena perbuatan itu termasuk upaya memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Pada jerat hukumnya, pungli dan korupsi menggunakan pasal dakwaan yang sama.
"Antara pungli dan korupsi itu pasal dakwaannya di dalam hukum sama, cuma biasanya ringan dan biasanya diselesaikan secara administratif kalau hanya kecil-kecilan," tandas Mahfud. (Ant/Z-11)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Pemprov DKI bakal mengecek terlebih dahulu kebenaran dugaan pungli yang dilakukan sekolah sebelum memberikan teguran
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan setiap proses rekrutmen harus dilakukan dengan transparan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
GUBERNUR Jakarta terpilih, Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas oknum yang melakukan pungutan liar (Pungli) di seluruh tama yang ada di Jakarta.
Oknum polisi yang melakukan pemerasan penonton DWP 2024, termasuk di antaranya terhadap warga negara (WN) Malaysia disebut harus dipecat.
Nilai uang yang dipungli dari 51 orangtua siswa totalnya Rp50 juta
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved