Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Kominfo meminta kepada Pejabat Tinggi Madya membantu Pejabat Tinggi Pratama dan begitupun sebaliknya.
Diketahui kedua aplikasi tersebut menawarkan pendapatan uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform.
PENGAMAT Telekomunikasi Kamilov Sagala merespon positif terhadap keluarnya PP 46 tahun 2021 tentang Postelsiar, namun harus diimbangi dengan antisipasi perkembangan OTT yang mumpuni.
DTS merupakan program yang diusung Kominfo untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Kebijakan fiskal dan APBN digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan.
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meningkatkan pemanfaatan Palapa Ring.
PP No 46 tahun 2021 tentang Postelsiar Pasal 15 sudah bagus karena mengatur kerja sama antara penyelenggara layanan over the top (OTT) dan operator telekomunikasi di Indonesia.
Dr. Ir. Agung Harsoyo. M.Sc, memberikan apresiasi pad pemerintah yang sudah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.
Kemenkominfo akan mempersempit disparitas akses internet antarwilayah di Tanah Air, guna mendukung pelaku UMKM serta UMI untuk memasarkan produk dalam negeri secara daring.
"Pemerintah membentuk 2 tim," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Platte, Jumat (19/2).
Johnny menjelaskan, SKB tersebut mengatur pembagian kewenangan pemangku kepentingan dalam menjamin pengamanan serta pelindungan data agar vaksinasi covid-19 dapat berjalan dengan baik.
Diharapkan dengan kerja sama tersebut akan membuat ekonomi digital Indonesia tumbuh dan memberikan equal playing field antara OTT asing dengan OTT lokal.
Perkuat ekosistem digital di Indonesia, RPP Postelsiar mengatur kewajiban kerja sama over the top (OTT) global dengan dengan penyelenggara lokal.
Menkominfo Johhny G Plate mendukung Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk membuat pedoman resmi penafsiran pasal-pasal UU ITE yang dianggap kontroversial.
Platform yang wajib mendaftar adalah yang memberikan layanan di Indonesia, melakukan usaha di Indonesia dan sistem elektroniknya digunakan atau ditawarkan di wilayah Indonesia.
Ia menyebutkan sejumlah hoaks, antara lain kabar tentang form pendaftaran vaksinasi Covid-19 yang mengatasnamakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengungkapkan. per 10 Februari tercatat total ada 105 isu hoaks terkait vaksin Covid-19 yang tersebar hingga berkali lipat.
Asisten Senior Staf Khusus Menkominfo RI Bidang Digital dan SDM, Bhredipta Socarana, mengatakan literasi digital menjadi salah satu fokus program Kementerian Kominfo pada 2021.
Pemerintah yang telah memasukkan kewajiban kerja sama antara over the top (OTT) asing dengan operator telekomunikasi di Indonesia sudah tepat
RPP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) mewajibkan pelaku usaha asing atau over the top (OTT) global kerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lokal.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved