Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Mendagri: Gubernur dan Forkopimda Babel Solid dalam Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Tito Karvian memuji kerja sama antara Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Forkominda dalam menangani pandemi Covid-19.

KPPOD: Arahan Pengelolaan APBD Jangan Hanya Jadi Macan Kertas

Arahan pusat kepada daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak efisien di masa pandemi covid-19, harus disertai dengan sanksi bagi yang melanggar.

Mendagri Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Pelajar di Pangkalpinang

Selain meninjau vaksinasi, Mendagri Tito juga memimpin rapat koordinasi evaluasi penanganan kasus covid-19 di wilayah Bangka Belitung.

Pemda Diminta Lebih Realistis dan Efisien Susun Anggaran 2022

"Pemda diharapkan mengubah budaya kerja. Pertemuan virtual harus dipertahankan, mengurangi belanja tidak efisien dan mengalihkan belanja yang memberikan langsung pada masyarakat,"

Abaikan Teguran, Berhentikan Sementara 10 Kepala Daerah

Teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada 10 bupati/walikota terkait pencairan insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) didukung DPR.

Pamekasan Tindak Lanjuti Teguran Mendagri soal Insentif Tenaga Kesehatan

Pembayaran insentif tenaga kesehatan yang bersumber dari BOK Tambahan tahun 2020 dan belum terealisasi sebesar Rp6,4 miliar atau 74,26% dari pagu Rp8,6 miliar.

Ingatkan Kepala Daerah, Mendagri: Hati-Hati Jangan Korupsi

Kepala daerah diminta meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola. Sebab, penegak hukum paham betul area rawan praktik korupsi.

Mendagri Tegur 10 Kepala Daerah yang Belum Bayar Insentif Nakes

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 10 bupati-wali kota yang masih belum membayarkan insentif tenaga kesehatan (nakes).

Mendagri Terbitkan Tiga Instruksi untuk Lanjutan PPKM

Instruksi Mendagri ini mulai berlaku sejak 24 Agustus 2021 sampai dengan dengan 30 Agustus 2021.

Fasilitas Mobil Dinas Baru Gubernur Sumbar Menuai Kritik, Ini Kata Kemendagri

"Patut ini akhirnya kembali kepada masing-masing pemda. Nah kendaraan dinas ini strategis tidak, dalam mendukung pelaksanaan fungsi kepala daerah."

Baju Dinas DPRD Tangerang Pakai LV, Kemendagri: Seharusnya Ada Sense of Crisis

Pemda dan DPRD juga diminta memperbaiki kualitas belanja di masa pandemi covid-19. Sebab, banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi di masa krisis.

Mendagri Keluarkan 3 Instruksi Terkait PPKM

Inmendagri 30/2021 memuat tentang PPKM level 4, 3, dan 2 di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku sejak 10 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2021.

Data Vaksinasi Covid-19 Kini Terintegrasi dengan Data Dukcapil

Data kependudukan yang dimasukkan untuk keperluan vaksinasi covid-19, akan divalidasi dan diverifikasi terlebih dahulu dengan data Dukcapil Kemendagri.

Implementasi RANHAM Harus Berdampak Langsung ke Rakyat

RANHAM generasi kelima ini juga mendorong agar capaian pelaksanaan aksi HAM bertujuan kepada outcoume bukan lagi hanya administrasi saja.

Instruksi Mendagri Tegaskan Mayoritas Jawa dan Bali Masih PPKM Level 4

Provinsi Jakarta dan Banten masih menerapkan PPKM Level 4, kecuali Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang yang masuk kategori PPKM Level 3.

Kemendagri: Penguatan Inovasi Daerah Harus Diimbangi Peningkatan Kualitas

“Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” ujar Agus Fatoni

Penyaluran Bansos, Pemda Diminta Aktif Data Masyarakat di Luar DTKS

Tujuannya agar bantuan dari pemerintah dapat disalurkan lebih luas pada penerima manfaat.

BUMD Masih Hadapi Kendala Manajemen Lemah dan Kurang Modal

Ekonom Celios Bima Yudhistira mengatakan, pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas.

Turun ke Daerah, Mendagri Pantau Pencairan Anggaran Covid-19

Mendagri menilai ada sejumlah daerah yang realisasi anggaran penanganan covid-19 sudah cukup baik. Namun di lain sisi, ada daerah yang serapannya rendah.

Pemda akan Bentuk Tim Eksistensi untuk PP UU Otsus Papua

  Pemda Papua berencana membentuk tim eksistensi untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah.

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

Jurus "Bodoh" agar Tidak Terjerat Kasus Hukum dalam Jabatan Publik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia