Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
PIMPINAN Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem Saan Mustofa menuturkan dewan ingin membahas jadwal dan tahapan pemilu 2024, bersama penyelenggara dan pemerintah secepatnya.
Ia menuturkan pekan depan kemungkinan akan ada penjadwalan rapat bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Kalau bisa minggu ini. Kita sedang menyesuaikan jadwal," ungkap Saan ketika dihubungi, Minggu (16/1).
Saan menuturkan Komisi II juga tengah membahas Rancsebab sebagian besar pimpinan panitia kerja rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang mana sebagian anggota panitia kerjanya berasal dari Komisi II.
Karena itu, terang Saan, kesektariatan sedang mencocokan jadwal. Pasalnya, pada Selasa (18/1), Dewan juga melakukan rapat paripurna.
"Undangan (rapat dengar pendapat) belum disiapkan. Kebetulan kita sedang mencocokan jadwal. Senin (17/1), ada rapat RUU IKN, dan rapat paripurna Selasa. Kemungkinan Rabu (rapat dengar pendapat)," ungkap Saan.
Ia menuturkan pembahasan jadwal dan tahapan pemilu perlu disegerakan. DPR menargetkan hal itu akan selesai sebelum anggota KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 dilantik.
Adapun para komisioner saat ini akan habis masa jabatannya pada April 2022. Penetapan jadwal dan tahapan, terang Saan, akan berimplikasi pada anggaran dan kesiapan pemilu 2024.
"Setiap tahapan, ada anggaran kita ingin ada efisiensi," tuturnya.
Ia berharap KPU RI, Bawaslu, dan DKPP bisa menyesuaikan skenario yang telah disusun dengan situasi pandemi. Mengenai usulan pengadaan gedung baru untuk kantor KPU di daerah,
Saan menuturkan hal itu akan dibahas ketika situasi ekonomi membaik. Ia menyarankan penyelenggara dapat menggunakan gedung yang ada terlebih dahulu.
"Pakai yang ada dulu saja. Supaya anggaran lebih efisien. Nanti kalau situasi sudah pulih dan normal kembali baru kita bicarakan itu. Waktunya juga yang mepet ini jadwal dan tahapan," tukas Saan. (Ind/OL-09)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved