Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menggelar Webinar Series Keuda Update untuk membahas lelang dini dan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Webinar seri perdana ini dilaksanakan pada Rabu (12/1) bertujuan untuk menyamakan persepsi di antara pejabat pengelola keuangan daerah mengenai pengadaan dini dan percepatan realisasi anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni langsung memberikan arahan terkait strategi percepatan serapan anggaran dan lelang dini.
Webinar yang dipandu oleh Herie Saksono selaku Peneliti BRIN itu juga menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Direktur Evaluasi Sistem Informasi Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri.
Fatoni mengatakan, melalui webinar tersebut dihasilkan kesimpulan berupa hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemda. Antara lain, sebut dia, pemda perlu merencanakan dan mempersiapkan langkah penerapan pengadaan dini yang akan diterapkan pada 2023 dan tahun mendatang.
"Yang dapat dimulai sejak penetapan Nota Kesepakatan KUA/PPAS atau mulai pada bulan Juli/Agustus sebelum APBD ditetapkan," ujarnya lewat keterangan resmi, Minggu (16/1).
Selain itu, proses pengadaan dini dapat dilakukan sampai dengan pengumuman pemenang dan masa sanggah hingga banding. Sementara, untuk penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA-SKPD disahkan.
Dengan kata lain, perlu segera ditindaklanjuti MoU antara Mendagri, Kepala LKPP, Kepala BPKP No. 027/6692/SJ, 2 Tahun 2021 dan MoU-8/K/D3/2021 tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemda yang sudah ditandatangani sejak 1 Desember 2021.
'Hal ini dapat dilakukan dengan cara segera menunjuk pejabat pengelola keuangan daerah. Penetapan pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat pelaksana di masing-masing OPD tidak menyebutkan tahun anggaran, sehingga bisa bekerja terus menerus tanpa terhalang akhir tahun anggaran. Sedangkan perubahan dilakukan apabila terjadi pergantian pejabat atau karena penyebab lain," tandas Fatoni.
Ia menambahkan, pemda juga perlu menerapkan integrasi SIPD Kemendagri dengan SIRUP-LKPP guna dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh pemda. Di samping itu, penguatan peran BPKP dan APIP juga perlu dilakukan dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa guna menjaga akuntabilitas pemda dan mendorong percepatan realisasi APBD TA 2022.
"Gubernur selaku wakil pemerintah Pusat di Daerah diminta agar melakukan rapat koordinasi teknis pengelolaan keuangan daerah minimal pada awal tahun, tengah tahun, dan akhir tahun guna mendorong percepatan penyerapan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota di wilayahnya," jelas Fatoni
Sedangkan, bupati dan wali kota, jelasnya, melakukan pembinaan terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan unit kerja di lingkungan masing-masing. Dalam hal ini, gubernur, bupati/wali kota dapat memberikan penghargaan dan sanksi kepada daerah, termasuk kepada OPD.
Selain diikuti oleh Sesditjen, Direktur, Kapuspen, dan Pejabat di lingkungan Kemendagri, webinar juga diikuti oleh peserta sebanyak 991 orang melalui aplikasi Zoom meeting. Tak hanya itu, webinar juga dapat diikuti melalui media sosial dan youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah. Adapun peserta webinar antara lain Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda Provinsi dan Kabupaten/Kota. (OL-8)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
DALAM kondisi ekonomi yang terus berubah dan tidak menentu, semakin banyak milenial Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangannya.
Di tengah ekonomi dan pasar yang penuh ketidakpastian serta tren keuangan yang dinamis, menyusun strategi finansial menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved