Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
Hal itu ditekankan Menteri Dalam Negeri, yang berpesan agar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kesamaan persepsi dalam menciptakan kebijakan terkait PPKM.
Peraturan tersebut sengaja dibuat agar masyarakat yang makan di warung makan atau restoran tidak mengobrol dengan orang lain.
adanya keterlibatan pemerintah daerah Provinsi dalam proses penyusunan PP telah diamanatkan pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU No. 2 Thn 2021
Mendagri Tito Karnavian menunjuk Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Bekasi.
Dani Ramdan merupakan sosok yang sarat pengalaman birokrasi di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Instruksi tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo, yang menetapkan penambahan masa PPKM hingga 25 Juli mendatang.
Ketua Pelaksana Harian PB IDI dr.Mahesa Paranadipa mempertanyakan pemerintah daerah yang hingga saat ini belum memenuhi hak-hak para tenaga kesehatan.
Anggaran belanja bansos pemerintah provinsi sebesar Rp 8,95 triliun dengan anggaran terbesar DKI Jakarta dan Sumatera Selatan.
Pemerintah punya waktu paling lambat 90 hari kerja, untuk menyelesaikan aturan turunan UU Otsus Papua, dalam bentuk peraturan pemerintah.
Budaya hidup bersih dan sehat diharapkan akan membantu pemerintah dalam meredam penyebaran covid-19.
Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang menjelaskan bahwa program fasilitasi pembentukan BLUD Persampahan ini terinspirasi dari keberhasilan dari Kabupaten Banjar, Kalsel.
Kemendagri telah meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengangkat pelaksana tugas sekretaris daerah (Sekda) sebagai pelaksana harian kepala daerah.
Mendagri telah rapat dengan para bupati, gubernur, walikota, dan stakeholder lainnya untuk memberikan informasi, sosialisasi, dan dialog dengan masyarakatnya.
Sebab, posko covid-19 tingkat desa dibentuk untuk melakukan pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung PPKM darurat maupun PPKM mikro.
Dalam Inmendagri 18 Tahun 2021, terdapat penyempurnaan pengaturan pada diktum ketiga, huruf c angka (1) dan angka (3) menjadi pelaksanaan kegiatan pada sektor tertentu.
Selama di sana, perwakilan Ditjen Bina Adwil Kemendagri juga bertemu dengan komunitas investor dari UEA dan konsultan global, seperti Frost & Sullivan.
Terkait PPKM Darurat, perlu pemahaman semua pihak untuk bisa mengendalikan diri sehingga semuanya bisa saling menghindari penularan.
Kebijakan tata ruang nasional akan mengarahkan Mamminasata sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk kawasan Indonesia timur
Di samping pembatasan, Instruksi Mendagri itu juga meminta kepala daerah menutup tempat-tempat yang berpotensi menciptakan kerumunan.
Mendagri juga meminta pers dapat bersinergi dan membantu pemerintah untuk turut menyosialisasikan PPKM darurat
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved