Pemerintah Perbaharui SKB Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

PENYEBARAN covid-19 yang kian terkendali, didukung laju vaksinasi yang terus meningkat, serta pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru, memberikan optimisme bagi masyarakat untuk bangkit dan beraktivitas secara normal meskipun terbatas.

Dengan menimbang kondisi tersebut, pemerintah memperbaharui ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken empat menteri pada 21 Desember 2021.

Keempat menteri itu adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

Dalam diktum pertama SKB tersebut disebutkan bahwa pembelajaran di masa pandemi dilakukan dengan dua metode, yakni pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/ atau kedua, dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pada diktum kedua, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan PTM maupun PJJ akan ditentukan berdasarkan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), capaian vaksinasi pendidik, tenaga kependidikan, dan kaum lanjut usia.

Diktum ketiga SKB menyebutkan, satuan Pendidikan yang berada pada daerah khusus berdasarkan kondisi geografis sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 160/P/2O2l tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi
Geografis, dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara penuh dengan kapasitas peserta didik lOO%.

Syaratnya, cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan pada daerah khusus tersebut paling sedikit 50% hingga akhir Januari 2022. Demikian bunyi diktum keempat SKB.

"Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat
semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021 /2022," demikian bunyi diktum kelima.

Meski begitu, orang tua/wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya sampai semester gasal tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Begitu bunyi diktum keenam.

Dalam pernyataannya, SKB yang disusun atas masukan berbagai elemen masyarakat ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan lebih rinci dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama. Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah daerah mengawal PTM terbatas dengan sebaik-baiknya.

Menurut Mendikbudristek Nadiem, aspek pemantauan dan evaluasi PTM terbatas yang lebih mutakhir juga dituangkan dalam SKB ini, seperti penggunaan teknologi, termasuk dashboard notifikasi kasus yang dapat diakses oleh satuan pendidikan, dan surveilans epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTM terbatas.

SKB, menurut Nadiem, ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama, khususnya masa depan anak-anak Indonesia. “Pendidikan adalah hak setiap warga negara dan merupakan tanggung jawab bersama. Pemulihan pendidikan tidak kalah pentingnya dengan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Berbagai riset, kata Nadiem, menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan. Anak-anak berhak bersekolah sebagaimana mestinya. Pemulihan pembelajaran sudah sangat mendesak untuk dilakukan selagi masih bisa kita kejar.

Riset yang dilakukan Kemendikbudristek terhadap 3.391 siswa SD dari tujuh kabupaten/ kota di empat provinsi, pada bulan Januari 2020 dan April 2021 menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan. Misalnya untuk kelas 1 SD, di masa pandemi ini anak-anak kehilangan pembelajaran literasi setara dengan enam bulan belajar. Sementara untuk numerasi setara dengan lima bulan belajar.

Kajian UNESCO, UNICEF, dan World Bank juga mendorong dibukanya kembali sekolah sebagai prioritas setiap negara. Krisis kehilangan pembelajaran secara global banyak membuat anak kehilangan kemampuan berinteraksi sosial, menurun tingkat kesehatannya, mengalami kekerasan termasuk pernikahan dini, dan terganggu perkembangan mentalnya.

Dari aspek kesehatan, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa sudah saatnya warga satuan pendidikan membiasakan diri hidup di tengah situasi pandemi, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan ikut vaksinasi Covid-19. Beberapa bulan terakhir seluruh kabupaten/kota berada pada PPKM level 1, 2, dan 3, sehingga dimungkinkan untuk dilakukannya PTM terbatas. Kemajuan ini didukung oleh cakupan vaksinasi yang meningkat.

"Saat ini, lebih dari 50% sasaran vaksinasi telah menerima vaksinasi dosis kedua, termasuk cakupan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah mencapai 80%, kelompok usia remaja (12-17 tahun) 82% dan sudah dimulainya vaksinasi Covid-19 pada usia 6 – 11 tahun," kata Menkes.

Sedangkan Menag Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan pentingnya kepatuhan protokol kesehatan. Sebab, satuan pendidikan, termasuk pesantren, sekolah berasrama, madrasah, seminari, dan satuan pendidikan pra sekolah yang terbukti melanggar protokol kesehatan dapat diberikan sanksi administratif dan dibina oleh satgas penanganan Covid-19 atau tim Pembina UKS/M.

"Jika ada kasus di satuan pendidikan, sudah pasti pelaksanaan PTM terbatas akan ditinjau kembali sesuai SKB Empat Menteri,” sebutnya. (H-2)