Korupsi Pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek Harus Diusut Tuntas

WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 

Dalam perkembangan terbaru, Kejagung melakukan penggeledahan terhadap kantor PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO).

“Menurut saya juga sangat bagus Kejagung memeriksa tak hanya di kementeriannya saja, tapi juga swasta hingga menggeledah korporasi kalau memang disinyalir ada yang perlu diperiksa terkait kasus ini," ujar Sahroni seperti disiarkan dalam keterangan pers, Selasa (15/7/2025).

Baca juga : Kejagung Periksa Pemilik Gojek Indonesia dalami Kasus Korupsi di Kemendikbud

Politikus Partai NasDem itu menilai bahwa tindakan penggeledahan tersebut menunjukkan keseriusan Kejagung dalam penegakan hukum, termasuk terhadap perusahaan besar di sektor swasta.

"Dengan begini, Kejagung memberi pesan kuat bahwa penegakkan hukum tidak takut menghadapi perusahaan atau entitas apapun. Hukum juga tak pandang bulu untuk periksa swasta maupun negara. Jadi saya sangat acungi jempol atas keberanian Kejagung,” cetus Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu.

Hambat dunia pendidikan

Sahroni menyoroti bahwa pengusutan kasus korupsi di sektor pendidikan memiliki dampak besar terhadap kualitas pendidikan nasional. Ia menilai bahwa praktik rasuah seperti ini menghambat kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Baca juga : Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Panggil 2 Perwakilan Google

“Korupsi pengadaan di sektor pendidikan seperti inilah yang bikin pendidikan kita stuck. Bukannya fokus memperbaiki kualitas pendidikan, malah dijadikan ladang cari cuan pribadi dan kelompok," tegas dia.

Ia pun mendesak Kejagung untuk menuntaskan penyelidikan hingga menyentuh semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.

"Jadi saya minta jangan berhenti di penyitaan dokumen saja. Telusuri siapa pemilik peran, siapa penikmat anggaran. Kalau terbukti, ya kejar semuanya. Negara tidak boleh kalah dari mafia anggaran,” tutupnya. (MTVN/I-1)