UT Pertahankan Biaya Kuliah Terjangkau Selepas Jadi PTN-BH

PERUBAHAN status Universitas Terbuka (UT) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tidak serta-merta membuat perguruan tinggi tersebut meningkatkan biaya pendidikan. UT menyebut pihaknya tidak melunturkan fitrah UT sebagai Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang menyediakan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Sejak Oktober 2022, UT bertransformasi menjadi PTNBH. Artinya UT memiliki otonomi yang lebih luas, baik dalam pengelolaan bidang akademis maupun non akademis termasuk dalam hal keuangan.

Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat, mengatakan pihaknya tetap berupaya agar masyarakat Indonesia di mana pun punya kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi.

Baca juga : Universitas Terbuka (UT) Perluas Kemitraan dan Launching Pendidikan Khusus Profesi Advokat

"Yang kita lakukan saat ini selalu kita berorientasi pada mandat itu. Kita tidak boleh mengimplementasikan biaya UKT yang mahal bagi mahasiswa," kata Ojat di sela-sela Forum Discussion Group (FGD) terkait otonomi pengelolaan keuangan Universitas Terbuka di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (3/4).

"Bisa dilihat dari implementasi SPP yang kita berlakukan saat ini yang paling mahal hanya sekitar Rp3 juta-an untuk sarjana/diploma. Dan yang paling murah itu kan per sks Rp35 ribuan. Itu jauh di bawah UKT (PTN lain)," imbuhnya.

Ojat mengatakan, struktur skema pendanaan UT saat ini 90% dari dana mahasiswa. Namun, jumlah mahasiswa yang sangat masif dapat menekan fixed cost dan variabel cost yang lebih murah. "Dengan cara demikian maka kita bisa menetapkan harga jual yang lebih terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.

Baca juga : Sambut Masa Depan, Generasi Muda Harus Punya Jiwa Nasionalisme dan Akhlak

Bahkan, katanya, ketika jumlah mahasiswa UT bisa mencapai 1 juta, fixed cost bisa lebih ditekan lagi mendekati ke nol.

"Artinya biasa SPP-nya bisa lebih murah karena faktor pembaginya lebih banyak," kata Ojat.

Otonomi pada PTNBH di Indonesia memiliki makna yang sangat penting dalam konteks pengelolaan dan operasional perguruan tinggi. Di antaranya adalah kemandirian pengelolaan keuangan dan aset, kemandirian dalam pembuatan keputusan internal, mendapatkan dana abadi PTNBH, serta peningkatan reputasi akademik.

Baca juga : Universitas Terbuka Siap Terbang Tinggi

Untuk membahas berbagai peluang pendanaan tersebut, UT menghadirkan sejumlah pembicara dalam FGD tersebut, antara lain Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka, Ainun Na'im selaku Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka Chanif Nurcholis, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Paulina Pannen, dan Staf Ahli Bidang Pengembangan Universitas Terbuka Menuju World Class University Vivi Indra Amelia. Selain itu juga hadir Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Umum, Ali Muktiyanto.

Menurut Ali Muktiyanto, diskusi dari para pakar ini sangat memberikan insight dan kepercayaan diri bagi manajemen untuk melangkah dan menjadikan kapital yang dimiliki UT untuk lebih dioptimalkan.

Pada kesempatan tersebut, ia mencontohkan, senat akademik memberikan poin soal hilirisasi dari Tridharma perguruan tinggi, dari pengajaran, penelitian, maupun pengabdian masyarakat.

Baca juga : Transformasi UT Jadi PTN-BH untuk Respons Perubahan Zaman

"Ini sebuah tantangan buat kami manajemen untuk mencari bentuk tri dharma ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk produk-produk hilirisasi," katanya.

Ia juga menggambarkan penjelasan dari Prof bahwa UT harus melakukan transformasi organisasi dari mekanistis menjadi organik dan menjadi intelegent campus.

UT juga diminta me-manage dosen dengan cara berbeda agar 'laku' di luar dan yang luar tertarik masuk ke UT. Selain itu, UT didorong untuk menciptakan buy product dari produk akademiknya.

Baca juga : Rektor UT Terima Audiensi Kepala Sentra Layanan UT Cipondoh Dina Mulyana

"Ternyata tadi Prof Paulin (Paulina Pannen) memberikan insight yang luar biasa bahwa produk-produk akademik itu bisa menghasilkan buy product dan itu income-nya akan balik ke UT sehingga kita tidak perlu lagi menaikkan SPP. Justru malah SPP itu sangat terjangkau," katanya.

Paulina menyoroti soal para dosen yang bisa memonetisasi dirinya. "Mereka harus punya tempat di masyarakat dengan keahliannya masing-masing. Ada yang ahlinya keuangan, mungkin nanti bisa bantu Kementerian Keuangan, dengan berbagai pemikirannya, dan sebagainya," katanya.

"Mungkin tidak langsung mendatangkan uang buat UT, tetapi dengan berbagai network dan sebagainya itu justru mendatangkan keuntungan untuk UT," pungkasnya.

(Z-9)