Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para gubernur agar tidak menyalahgunakan kewenangan sebagai wakil pemerintah pusat.
Mendagri mencontohkan, salah satu penyalahgunaan itu antara lain lambatnya proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk kabupaten/kota.
"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten/kota atau mutasi hingga memakan waktu berbulan-bulan," ucap Mendagri seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat, (28/1).
Baca juga: Pemerintah Rancang Aturan Antisipasi Sengketa Tanah
Akibat proses yang lambat, terang Mendagri, roda pemerintahan kabupaten/kota tidak berjalan lancar. Sehingga berdampak pula ke masyarakat di daerah.
Ia mengingatkan para gubernur bahwa kewenangan yang diberikan pemerintah pusat, merupakan pendelegasian sesuai prinsip desentralisasi. Ketika kewenangan itu disalahgunakan, tegasnya, pemerintah pusat dapat mengambil alih kewenangan itu.
Di lain sisi, Mendagri menuturkan, tugas para gubernur antara lain menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Ketika hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan dengan baik, imbuh Mendagri, dapat dilakukan harmonisasi program. (OL-4) Mendagri Ingatkan Gubernur Tidak Memperlambat Rancangan APBD
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved