Jumat 28 Januari 2022, 12:50 WIB

Pemerintah Rancang Aturan Antisipasi Sengketa Tanah

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Pemerintah Rancang Aturan Antisipasi Sengketa Tanah

Instagram Nyoman Nuarta.
Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Baru. 

 

Pemerintah tengah menyusun peraturan tentang status pertanahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, peraturan itu disusun untuk mengantisipasi terjadinya sengketa tanah.

"Terlebih lagi, sekarang marak spekulan tanah di kawasan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," ujarnya di gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (28/1).

Adapun isi dari peraturan pemerintah (PP) itu, terang Wandy, memperjelas kepemilikan tanah dan statusnya didasarkan pada data di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pascadiumumkannya perpindahan ibu kota dari Provinsi DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, Wandy mengatakan muncul pemberitaan mengenai spekulan tanah yang marak di kawasan IKN.

Kehadiran para spekulan, ujarnya, membuat harga tanah di lokasi IKN melambung tinggi. Meskipun spekulan tanah hal yang umum saat ada proyek investasi dan pengembangan suatu kawasan, Wandy mengatakan hal itu bisa berdampak pada maraknya klaim, bahkan sengketa lahan.

"Menurut saya spekulan wajar-wajar saja. Tapi pemerintah tidak ingin anggap enteng. Melalui peraturan pemerintah diharapkanmasalah klaim-klaim tanah bisa diselesaikan tanpa ada sengketa," ujarnya.

Baca juga: Tak Merekomendasikan Nama Calon Kepala Otorita IKN, PKB: Pasrah Saja

Pemerintah menetapkan kawasan untuk pembangunan dan pengembangan IKN seluas 256,1 ribu hektare. Di kawasan IKN, Wandy tidak menampik terdapat lahan konsesi. Tercatat terdapat 162 konsesi tambang, kehutanan, perkebunan sawit, dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 

Namun ia memastikan, pemerintah sudah mengatur perizinan tersebut dalam Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang IKN yang disahkan beberapa waktu lalu. Di dalamnya, terang Wandy, juga diatur kewajiban reklamasi lahan-lahan dari bekas galian tambang, sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan.

"Pemerintah sudah menyiapkan semua aturan terkait penggunaan lahan IKN. Saat realisasi pembangunan IKN sudah tidak terjadi lagi polemik. Kalaupun masih ada, itu hal wajar," ucap Wandy. (P-5)

Baca Juga

Ist

PBB: Ujaran Kebencian Rusak Solidaritas Komunitas Sosial

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:57 WIB
Ujaran kebencian telah menjalar dan merusak kohesi sosial dan merusak pemahaman bersama yang seharusnya ada dalam sebuah komunitas dan...
Dok MI

Kemendagri Ingatkan Penyederhanaan Regulasi untuk Harmonisasi Peraturan

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:43 WIB
Hal itu dilakukan dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun Perda dan...
Antara

Kabareskrim Instruksikan Pisahkan Laporan Polisi Kasus Indosurya

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 23:28 WIB
Dia mengaku akan menyelidiki secara parsial. Artinya setiap LP akan ditangani secara...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya