Tak Merekomendasikan Nama Calon Kepala Otorita IKN, PKB: Pasrah Saja

PEMILIHAN calon kepala otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui tim tim kecil. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak merekomendasikan nama calon kepala otorita .

"Tidak (merekomendasikan nama), pasrah saja," kata Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid saat dikonfirmasi, Jumat (28/1).

Wakil Ketua MPR itu menyampaikan PKB tak ingin ikut campur terkait pemilihan kepala otorita IKN Nusantara. Sebab, hal itu merupakan hak  Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi," ungkap dia.

Namun, partai berlambang bola dunia itu meminta agar sosok yang dipilih adalah orang yang kuat. Pasalnya, tugas kepala otorita IKN Nusantara tidak gampang.

"Pekerjaan IKN yang sangat berat dan mendesak sehingga perlu diangkat kepala IKN yang memiliki kemampuan dan kegigihan, 24 jam kerja," sebut dia.

Baca juga: Polisi Sebut Edy Mulyani Konfirmasi akan Hadiri Pemeriksaan

Apalagi tahap awal pemindahan pusat pemerintahan dimulai 2024. Jadwal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan pemimpin redaksi yang berlangsung pada Kamis, 20 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menyampaikan pemindahan tahap awal ini berlaku untuk kantor kepresidenan dan  4-6 kementerian. 

Jazuli menyampaikan waktu pembangunan tidak banyak. Sosok yang dipilih harus mampu mewujudkan keinginan RI 1 tersebut.

"Tahun 2024 berkejaran dengan waktu, 2 tahun kawasan Inti sudah harus berdiri, Istana Negara dan gedung parlemen," ujar dia. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi membentuk tim kecil dalam menentukan sosok yang diangkat sebagai kepala otorita IKN. Tim tersebut bertugas memberikan masukan dan evaluasi terkait sejumlah calon kepala otorita.  

Jokowi pun pernah menyebut sejumlah nama yang mencuat menjadi calon kuat kepala otomatis IKN Nusantara. Yakni, eks Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahja Purnama (Ahok), eks Bupati Banyuwangi Azwar Anas, dan Direktur Utama (Dirut) PT Wijaya Karya (Persero) Tumiyana.  (P-5)