Rabu 19 Januari 2022, 09:18 WIB

Cegah Omikron Merebak, ASN Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

 Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Cegah Omikron Merebak, ASN Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

MI/Moh Irfan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.

 

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran No.3/2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri.

Larangan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) selama masa pandemi Covid-19.

"Ini dimaksudkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 terutama varian Omikron yang semakin meningkat," ujar Sekretaris Utama Kemenpan-Rebiro Rini Widiantini, Rabu (19/1).

Selain ASN, ia menuturkan keluarga ASN juga diharapkan berpergian atau melakukan perjalanan ke luar negeri.

Untuk perjalanan dinas, Rini mengatakan hal itu masih dimungkinkan dengan berbagai ketentuan ada aturan yang harus diperhatikan oleh ASN.

Perjalanan ke luar negeri yang diperbolehkan di luar kedinasan, imbuh dia, hanya yang bersifat esensial atau tidak dapat diwakilkan seperti berobat atau mengunjungi anggota keluarga yang ada di luar negeri.

Meski demikian, Rini mengatakan izinnya diperketat. ASN harus mendapat persetujuan dan izin langsung dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau pejabat berwenang tertinggi di instansi masing-masing.

"Setiap PPK di semua instansi pemerintah diharapkan memberikan izin secara selektif, hanya untuk hal yang bersifat esensial dan tidak diwakilkan," ucap Rini.

Perjalanan atau kegiatan esensial kedinasan yang dimaksud, terang Rini, seperti konferensi yang tidak bisa diwakilkan, perjanjian bilateral dan sebagainya. Surat edaran tersebut, imbuh dia, dikeluarkan karena pemerintah saat ini tengah berusaha menekan laju penularan dari Omikron.

Adapun sanksi bagi PNS dan PPPK yang melanggar akan diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2017 tentang Manajemen PPPK. (Ind/OL-09)

Baca Juga

Ist/DPR

DPR Bakal Gelar RDP Bersama KPU dan Kemendagri Akhir Mei

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 18 Mei 2022, 13:42 WIB
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk Pemilu 2024 itu akan digelar pada Senin 30 Mei...
Dok Instagram/Medcom.id

Alasan Hamil tidak Pengaruhi Proses Hukum Dea OnlyFans

👤Rahmatul Fajri 🕔Rabu 18 Mei 2022, 12:05 WIB
Polisi menyebut proses hukum tersangka kasus pornografi, Gusti Ayu Dewanti atau Dea OnlyFans tetap berjalan, meski dalam keadaan...
ANTARA/ Reno Esnir

Wacana Terdakwa tidak Gunakan Atribut Keagamaan Saat Persidangan Diminta Segera Direalisasikan

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:36 WIB
Penggunaan atribut keagamaan itu dipandang sebagai upaya terdakwa terlihat sudah insaf dari pelanggaran hukum yang dia lakukan serta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya