DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Webinar Series Keuda Update seri kedua dengan tema "Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pasca Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)".
Webinar diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan melalui kanal Youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah, Rabu (19/1).
Dalam sambutannya, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, webinar seri kedua kali ini lebih fokus membahas langkah-langkah dalam mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan. Termasuk mencari solusi terhadap berbagai rendahnya penyerapan anggaran.
Terlebih lagi, adanya penyetaraan jabatan sebagai dampak reformasi birokrasi di lingkungan pemda menempatkan pejabat fungsional sebagai koordinator atau subkoordinator yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Tentunya perlu mendapatkan pemahaman dan kesamaan pandangan atau persepsi," kata Maurits.
Ia menambahkan, webinar kali ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama di antara pejabat ataupun aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami peran atau tugas dan tanggung jawab selaku pejabat fungsional atau sebagai koordinator/subkoordinator dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, webinar kali ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja, capaian, sasaran program, kegiatan dan anggaran dalam APBD tahun 2022 maupun tahun mendatang.
"Sekaligus juga merumuskan langkah-langkah dalam mendukung program-program prioritas nasional termasuk dalam rangka penanganan maupun pengendalian Covid-19, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi nasional," jelas Maurits.
Adapun narasumber yang dihadirkan terdiri dari perwakilan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Hadirnya Itjen Kemendagri juga akan memperkuat peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan tema adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi pejabat fungsional, madya maupun muda selaku koordinator dan subkoordinator dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkas Maurits. (OL-8)
