Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Webinar Series Keuda Update seri kedua dengan tema "Percepatan Realisasi APBD dan Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pasca Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda)".
Webinar diselenggarakan melalui aplikasi Zoom Meeting dan disiarkan melalui kanal Youtube Ditjen Bina Keuangan Daerah, Rabu (19/1).
Dalam sambutannya, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, webinar seri kedua kali ini lebih fokus membahas langkah-langkah dalam mengantisipasi berbagai kendala atau hambatan. Termasuk mencari solusi terhadap berbagai rendahnya penyerapan anggaran.
Terlebih lagi, adanya penyetaraan jabatan sebagai dampak reformasi birokrasi di lingkungan pemda menempatkan pejabat fungsional sebagai koordinator atau subkoordinator yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
"Tentunya perlu mendapatkan pemahaman dan kesamaan pandangan atau persepsi," kata Maurits.
Ia menambahkan, webinar kali ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi yang sama di antara pejabat ataupun aparatur sipil negara (ASN) dalam memahami peran atau tugas dan tanggung jawab selaku pejabat fungsional atau sebagai koordinator/subkoordinator dalam implementasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, webinar kali ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja, capaian, sasaran program, kegiatan dan anggaran dalam APBD tahun 2022 maupun tahun mendatang.
"Sekaligus juga merumuskan langkah-langkah dalam mendukung program-program prioritas nasional termasuk dalam rangka penanganan maupun pengendalian Covid-19, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemulihan ekonomi nasional," jelas Maurits.
Adapun narasumber yang dihadirkan terdiri dari perwakilan Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Ditjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Hadirnya Itjen Kemendagri juga akan memperkuat peran APIP dalam pengawasan penyelenggaraan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan tema adalah untuk melakukan pengawasan terhadap tugas dan fungsi pejabat fungsional, madya maupun muda selaku koordinator dan subkoordinator dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkas Maurits. (OL-8)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
ANGGOTA DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan normalnya indeks keyakinan konsumen (IKK) pada akhir tahun Desember nanti akan cenderung membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved