Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KEMENTERIAN Dalam Negeri telah mengeluarkan evaluasi terhadap dokumen APBD DKI 2022. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan menegaskan, rekomendasi yang berada di dalam evaluasi tersebut bersifat final dan harus dijalankan.
"Rekomendasi itu biasanya tidak boleh diubah, sifatnya final," ujar Benny saat dihubungi, Jumat (7/1).
Ia menegaskan evaluasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melihat kebutuhan daerah serta kondisi keuangan dan sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut.
Meskipun Jakarta memiliki APBD yang sangat besar di antara semua daerah di Indonesia, bukan berarti Pemprov DKI beserta DPRD leluasa untuk mengusulkan program dan anggaran.
Kemendagri memiliki penilaian dan pertimbangan untuk meminta agar ada anggaran yang harus dikurangi atau ditambah melihat kebutuhan daerah dan masyarakat.
"Itu aturannya seperti itu. Jadi rekomendasi itu harus diikuti dan lain-lain. Kalau rekomendasi tidak boleh diubah ya tidak boleh diubah. Kalau rekomendasi (berbunyi) diperbaiki ya diperbaiki," tegasnya.
Kemendagri misalnya dalam dokumen evaluasi terhadap APBD 2022 merekomendasikan penambahan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp2,9 triliun menjadi Rp3,1 triliun. Penambahan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan covid-19.
Namun, Pemprov DKI memiliki rencana lain yaitu ingin menggunakan sebagian anggaran BTT untuk menambah kekurangan gaji pekerja kontrak sebagai imbas direvisinya UMP 2022. Hal inilah yang tidak disetujui oleh salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Mujiyono.
Tunjangan DPRD DKI Naik
Di samping itu, Kemendagri juga meminta agar Pemprov DKI mengevaluasi kenaikan tunjangan DPRD DKI.
Sebelumnya, ada kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan yang tercantum dalam APBD 2022 yakni sebesar Rp102,3 miliar. Angka ini naik Rp25,4 miliar dari APBD 2021 sebesar Rp76,9 miliar.
Kemudian, tunjangan komunikasi intensif di APBD 2022 adalah Rp27,34 miliar atau naik Rp636 juta dari APBD 2021 Rp26,7 miliar.
Untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD yang diusulkan tahun ini adalah Rp177,37 miliar atau naik Rp26,42 miliar dari APBD 2021 Rp150,94 miliar.
Kemendagri pun meminta agar anggaran ini dievaluasi sesuai azas kepatutan dan kewajaran. (OL-13)
Baca Juga: Anies Ingin Tambah Anggaran Belanja Tak Terduga Hingga Rp3 ...
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved