Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
INSTITUT Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berupaya mendorong praja sebagai calon aparatur sipil negara (ASN) agar memiliki spiritual yang kuat dan berakhlak mulia untuk menghadapi tantangan zaman sehingga bisa melaksanakan tugas menjalankan pemerintahan dengan baik. Demikian disampaikan Rektor IPDN Hadi Prabowo dalam Leadership Alignment Session, Rabu (26/1)
“Siraman rohani ini masuk kedalam kerangka penguatan mental dan spiritual untuk mewujudkan dan memantapkan jati diri ASN maupun praja IPDN untuk dapat bekerja maupun belajar dengan landasan penuh keimanan, ketaqwaan dan berakhlak," ujar Hadi Prabowo dalam kegiatan yang menghadirkan penceramah Ustaz Das'ad Latif di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan itu diikuti sekitar 5.849 orang yang dilaksanakan secara luring di Kampus IPDN Jatinangor dan daring dengan praja dan karyawan IPDN di berbagai kampus daerah di Indonesia.
Ia menambahkan, kegiatan ini dilakukan untuk membentuk kepribadian praja yang holistik yaitu kepribadian yang mewujudkan ketahanan hidup berdasarkan pada nilai-nilai agama dan spiritual, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang mumpuni.
"Pentingnya agama menjadi landasan hidup, dengan tantangan yang semakin kompleks khususnya terkait perkembangan IT dan globalisasi sering kali membuat kita terjebak didalam suatu hal yang mungkin bisa melunturkan keimanan dan rasa nasionalis bangsa. Era teknologi ini bisa memunculkan ego kelompok, egosentris yang mengakibatkan kita tidak mempunyai rasa solidaritas dan mungkin itu tidak sejalan dengan etika, budaya dan agama yang kita yakini," tandas Hadi.
Hadi Prabowo berharap praja IDPN sebagai kader pamong praja dan calon pemimpin mampu mempertahankan dan mewujudkan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Selain harus mampu menguasasi teknologi dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain, praja IPDN juga harus mampu menunjukan karakteristik bangsa Indonesia dan mampu meningkatkan jiwa nasional dan kepribadian.
Pada tausiahny Ustaz Das’Ad mengatakan, praja yang saat ini sedang mengikuti pendidikan di Kampus IPDN nantinya akan menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola negara agar lebih baik.
Ia mengingatkan seluruh praja IPDN agar terus bersyukur bisa belajar di IPDN. Karena dari sekian banyak orang hanya orang yang terpilih dan memiliki kemampuan ilmu yang bisa masuk IPDN, untuk itu harus disyukuri dengan belajar dan menjaga akhlak. "Salah satu tujuannya agar keluarnya dari IPDN ini punya akhlak yang baik dan ilmu," pungkasnya. (OL-8)
Bea Cukai Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto melakukan operasi bersama pada Kamis, 17 April 2025, untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
Sebanyak 1.084 Praja Utama yang terdiri dari 722 praja putra dan 362 praja putri siap mengabdi di daerah asal pendaftaran masing-masing dalam rangka menjalankan Praktik Lapangan IV .
Ma’ruf menyebutkan, untuk membuat kualitas publik semakin terus meningkat dibutuhkan birokrat yang adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dalam berkinerja
Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan terkait upaya antisipasi dan strategi mengatasi gerakan radikalisme
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan insight baru terkait upaya-upaya pemulihan ekonomi dan serta membangun inovasi oleh pemda
Ridwan Kamil mengatakan, penanganan pandemi dan ketahanan nasional tercipta dari aparatur negara yang bekerja efektif
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Pada 2008-2009, Tim Rupabumi melakukan proses verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Aceh dan Sumatra Utara.
Saat ditanya soal sikap Kemendagri soal kesepakatan 1992, Safrizal mengatakan bahwa hal itu bakal disidangkan lagi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved