Rabu 19 Januari 2022, 11:44 WIB

Waspadai Omikron, Kepala Daerah Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
Waspadai Omikron, Kepala Daerah Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

FOTO/Dok.Kemendagri
Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.

 

PELAKSANA Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta kepala daerah menaati larangan bepergian ke luar negeri. Ia menegaskan hal itu untuk menghindari penyebaran varian Covid-19, Omickron yang cenderung meningkat.

Suhadar mengatakan berdasarkan rilis yang disampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kemungkinan puncak kasus varian Omicron terjadi pada Februari dan baru mereda pada pekan kedua Maret 2022.

"Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) pada Minggu (16/1/2022) meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri bepergian ke luar negeri, termasuk pejabat pemerintah," ujarnya dikutip dari rilis Kemendagri, Rabu (19/1).

Ia menegaskan, hanya kegiatan yang sangat bersifat esensial yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemendagri, imbuhnya, tidak memberikan izin kepada kepala daerah yang berpergian ke luar negeri.

"Sekarang menutup dulu izinnya,” terang Suhajar.

Di lain sisi, Suhajar meminta agar kepala daerah dapat berkonsentrasi mengendalikan penyebaran virus Covid-19 seperti menegakkan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi, dan memperketat kegiatan masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah daerah dapat memberikan imbauan kepada masyarakat, baik berupa Surat Edaran maupun bentuk lainnya.

“Walaupun mungkin di daerah teman-teman belum ada Omicron dan mungkin masih Delta atau Alfa, semuanya harus diwaspadai,” kata Suhajar.

Suhajar menjelaskan, sebagai upaya mencegah perjalanan ke luar negeri pemerintah telah mengeluarkan empat Surat Edaran.

Pertama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.

Kedua, Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Desember 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Ketiga, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPANRB) pada 13 Januari 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi Covid-19.

Keempat, Surat Edaran Mensesneg pada 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19.

Suhajar meminta agar seluruh kepala daerah dapat mempedomani Surat Edaran tersebut. “Dulu kita pernah memberhentikan 3 bulan wakil bupati karena bepergian tidak ada izin,” tutur Suhajar. (Ind/OL-09)

Baca Juga

MI/Amir

Eurico Guterres dan Kepala BPN Sofyan Djalil Bahas Relokasi Eks Warga Timtim

👤Amiruddin Abdullah Reube 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:40 WIB
TOKOH masyarakat eks Tim tim yang berdomisili di NTT, Eurico Guterres bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil membahas...
MI/Moch Irfan

Kejagung: Belum Ditemukan Aliran Dana ke Parpol dalam Skandal CPO

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 20 Mei 2022, 08:06 WIB
DIREKTUR Penyidikan JAM-Pidsus Kejaksaan Agung Supardi menegaskan pihaknya belum menemukan aliran uang ke partai politik (parpol) terkait...
MI/Tris Subarkah

Anak Buah Dirjen Kemendag Indrasari Ditahan Kejagung Terkait Korupsi Besi-Baja

👤Tri Subarkah 🕔Jumat 20 Mei 2022, 07:46 WIB
PENYIDIK JAM Pidsus Kejagung menetapkan analis perdagangan ahli muda pada Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag TB...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya