Berita Terbaru Kemendagri Hari Ini

Serapan Anggaran Stunting di Daerah Rendah, BKKBN: Perlu Dorongan Pemerintah Pusat

Kemendagri segera menyurati pemerintah kabupaten dan kota untuk segera melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting dengan menggunakan dana BOKB.

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Rumuskan Kebijakan Berbasis Data

Upaya ini diharapkan menjadi bentuk peningkatan terhadap sinergitas bersama di tingkat kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan berdasarkan data, fakta, riset, dan analisis.

Pemerintah Daerah Didorong Bangun Kolaborasi Antaraktor Inovasi

Aktor inovasi itu antara lain kepala daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD, hingga masyarakat. 

Kemendagri Fasilitasi Penanganan Sampah DAS Citarum

Pembiayaan pengelolaan sampah di DAS Citarum berdasarkan rencana aksi 2022-2025 sejumlah Rp4.293.929.552.675.

Kemendagri Tegaskan Peran Camat Tangani PMK

“Posisi Camat selalu konkret dan aktual dalam perspektif kewilayahan."

Legislator Papua Nilai Papua Timur Layak Dipertimbangkan Jadi DOB

Atas pengesahan ini Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua Mesakh Mirin menyambut baik, karena dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Kemenkominfo Disokong Kemendagri untuk Verifikasi Data Penerima STB

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika mendapatkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan verifikasi data penerima Set Top Box (STB)

Anggota DPR Minta Pemerintah Perhatikan Faktor Independensi Pilih Pj Kepala Daerah

Guspardi Gaus menyarankan pemerintah dalam memilih penjabat (Pj) kepala daerah, selain mempertimbangkan kapabilitas dan kualitas, juga harus memperhatikan faktor independensi.

BKKBN, Kemendagri, dan Tanoto Foundation Bekerja Sama Percepat Penurunan Stunting

Menurut berbagai penelitian, anak yang mengalami stunting berpeluang mendapatkan penghasilan 20% lebih rendah dari anak yang tidak stunting di saat dewasa.

Inilah 5 Pesan Mendagri kepada Penjabat Gubernur Aceh

Mendagri berpesan agar pemulihan ekonomi pascapandemi dapat segera dipacu. Caranya melalui percepatan realisasi belanja yang efektif, efisien, tepat sasaran.

Hanya dalam Hitungan Jam, Status PPKM DKI Kembali ke Level 1

Hal itu merujuk Instruksi Mendagri Nomor 35 Tahun 2022. Alhasil, Instruksi Mendagri Nomor 33 Tahun 2022 tentang level PPKM di wilayah Jawa-Bali, resmi dicabut dan tidak berlaku.

KSP: Pemilihan Calon Penjabat Gubernur Aceh Sesuai Ketentuan

KSP juga memastikan bahwa Achmad Marzuki sudah tidak lagi berstatus sebagai prajurit TNI aktif, karena telah memutuskan pensiun dini.

Kemendagri Dorong Kemenkeu Segera Cairkan Anggaran KPU Tahun 2022

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Imran mengatakan pihaknya hanya bisa membantu mendorong Kemenkeu agar segera mencairkan anggaran tahapan Pemilu 2024

Kemendagri Tegaskan Penjabat Gubernur Aceh bukan Perwira TNI Aktif

Achmad merupakan perwira tinggi TNI lulusan angkatan 1989. Pria kelahiran Bandung 24 Februari 1967 itu sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas.

Kemendagri Sebut Jumlah Daerah dengan Status Level 2 PPKM Meningkat

Jumlah daerah dengan status Level 2 meningkat menjadi 14 daerah, dari yang sebelumnya tidak ada satu pun daerah yang berada di level tersebut.

Soal Perppu Pemilu, Kemendagri: Masih Proses Identifikasi

Imran membeberkan bahwa proses identifikasi urgensitas dan mapping isu krusial sedang berjalan. Maklum, tak semua setuju dengan adanya DOB Papua.

Presiden Tunjuk Menteri Dalam Negeri Jadi Ad Interim Menteri PAN-Rebiro

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjabat sebagai MenteriPAN-Rebiro ad interim pada 4-15 Juli 2022.

Kemendagri Minta Pemda Buat Kebijakan Berbasis Riset

dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, riset bisa menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsif, dan efisien.

Duta Palma Group Bisa Jadi Tersangka Korporasi Korupsi Penguasaan Lahan Sawit

Duta Palma Group telah melawan hukum dengan membuat dan mendirikan lahan tanpa dilandasi hak yang melekat atas perusahaan itu.

Masuk Status Darurat, Daerah Dapat Geser Anggaran untuk Wabah PMK

Untuk melakukan pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), kepala daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Kemenlu dan Kembalinya Dplomasi Ekonomi

Memikirkan Indonesia Bersama Sukarno dan Megawati

Kohesivitas Sosial Indonesia-Singapura

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia