Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Kemendagri tengah mendalami ada atau tidak dugaan pelanggaran yang dilakukan organisasi Khilafatul Muslimin.
KontraS meminta Ombudsman RI agar segera mengambil tindakan terhadap Menteri Dalam Negeri terkait dugaan maladministrasi penjabat (Pj) kepala daerah.
Dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah perlu didukung dengan SOP yang jelas sehingga dapat membatasi ruang lingkup Pol PP dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kemendagri) akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
Adapun laporan itu dibuat oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Panja mendesak Kemendikbud-Ristek dan Panselnas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap permasalahan dan kendala selama proses seleksi.
Dalam rangka mengoptimalkan peran dan kinerja badan litbang daerah tersebut, Eko menyarankan untuk turut menyertakan peran akademisi dan media massa.
Data WAP juga bersifat sangat dinamis dan terus berubah sampai saat ini, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data secara real time melalui sinergi antarkomponen
Rakornas digelar sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan regulasi terkini pengelolaan keuangan daerah.
Jika produk dalam negeri di APBD tak sampai 40%, Mendagri menegaskan pihaknya tidak akan menyetujui usulan anggaran dari pemda tersebut.
DPR RI sebelumnya DPR usul masa kampanye Pemilu 2024 jadi hanya 75 hari. Usul tersebut dicetuskan DPR saat rapat konsinyering dengan KPU dan Kemendagri.
DIRJEN Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan alasan pihaknya memberikan WNA KTP-elektronik (KTP-e).
Monitoring tersebut untuk melihat secara langsung pelayanan bagi masyarakat terkait wajib pajak yang mudah dalam melakukan pengurusan pembayaran pajak.
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korups
Menanggapi itu, Komisioner KPU Yulianto Sudrajat, menyebut secara prinsip pihaknya telah mengikuti jadwal dengan DPR.
Hal ini dikatakan oleh Umbu Rauta, Pakar Hukum Tata Negara dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Tata Negara, UKSW Salatiga, hari ini, hari ini.
Komisi II DPR RI batal menggelar Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah serta penyelenggara pemilu pada Senin (30/5).
Pihaknya meminta masukan terkait sejumlah hal yang perlu dipersiapkan demi kelancaran pengukuran Indeks Inovasi Daerah 2022 yang direncanakan digelar dalam waktu dekat.
Kolaborasi dilakukan guna menghasilkan proses penilaian yang objektif dalam mengukur pencapaian kinerja pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.
Lucius mengungkapkan penunjukan itu tidak sesuai dengan semangat dan amanat reformasi. Selain itu, juga melanggar aturan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved