Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
Nantinya, data penduduk potensial pemilih (DP4) menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pemilu 2024.
Suap itu untuk melancarkan pengurusan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Pemkab Kolaka Timur.
"Tim jaksa KPK akan membacakan surat dakwaan terdakwa M Ardian N dkk dan kawan-kawan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat."
BERBAGAI media massa memberitakan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang pemberian nama seseorang.
Perhatikan proses pengelola keuangan dengan berpedoman pada IKPA Tahun 2022 dengan lakukan percepatan pertanggung jawaban dan percepatan target output kegiatan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menyebut keterbukaan informasi publik menjadi hal penting yang perlu diimplementasikan.
Gubernur Aceh periode 2012 -2017, dr Zaini Abdullah, mengatakan, untuk jadi Pj Gubernur Aceh pada Juli tahun 2022, haruslah orang yang paham akan kondisi Aceh saat ini.
Kemendagri menilai salah satu kendala pencapaian mutu standar pelayanan minimal Satlinmas di daerah berupa kurangnya kemampuan SDM.
Dalam pengembangan pariwisata, Kemenparekraf menjelaskan Kemenparekraf memiliki tiga strategi yang dikenal dengan istiilah 3G.
Seluruh Sekretariat Perangkat Gubernur untuk segera membentuk dan memproses penetapan SK Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi.
Kemendagri menggelar Rakor untuk mendukung penetapan Kedungsepur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan fokus mewujudkan pusat ekonomi berskala internasional.
Selanjutnya, persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dengan target 80%.
Konsekuensi daerah yang telah ditetapkan berada di level 1 berarti kegiatan masyarakat bisa dikatakan dapat beroperasi normal dengan kapasitas maksimal 100% di berbagai sektor.
"Komisi II DPR bersama Menteri Dalam Negeri menyetujui rancangan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen Senayan.
"Khusus bagi pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara pada APBD."
Presiden tidak ingin ada masalah terutama terkait anggaran yang tidak cukup.
Kemendagri juga mengingatkan bahwa tujuan pendirian ormas salah satunya menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan masyarakat.
Hal itu ditekankan Kemendagri, yang menyoroti dampak pandemi covid-19. Fokus pemerintah untuk memperkuat infrastruktur teknologi sempat bergeser akibat pandemi.
Presiden Joko Widodo menekankan kepada seluruh penjabat (Pj) kepala daerah untuk bersikap netral dalam menjalankan tugas memimpin wilayah.
Kemendagri akhirnya merespons soal adanya laporan dugaan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah (Pj Kdh), oleh KontraS, ICW dan Perludem kepada Ombudsman.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved