Kemendagri Ajak Daerah Antisipasi Inflasi

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak daerah melakukan langkah-langkah preventif terhadap dampak inflasi global. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar secara hibrid di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/8).

Mendagri menjelaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) perlu bersinergi agar inflasi tidak berdampak pada sektor lainnya. Pasalnya, ujar dia, di negara-negara yang mencatatkan inflasi tinggi atau hiperinflasi, hal tersebut berdampak pada terjadinya krisis sosial, pengangguran, penduduk yang makin miskin, dan krisis keamanan, bahkan akhirnya krisis politik. Karenanya, langkah-langkah integratif antara pemerintah pusat dan Pemda penting dilakukan.

“Kita tidak menginginkan efek domino tersebut terjadi, karena bila terjadi krisis sosial, keamanan, dan politik itu akan membuat negara menjadi mundur, bukan menjadi maju,” tukasnya.

Pada kesempatan itu Mendagri juga meminta kepala daerah menjaga rantai pasok pangan. Sehingga distribusi merata serta tidak terjadi kelangkaan. Pemda, ujar Mendagri, berperan mencegah pihak-pihak yang mencari keuntungan seperti menimbun bahan pokok.

"Mungkin ada yang nimbun. Enggak boleh. Akan mengurangi rantai, mengganggu rantai distribusi, akibatnya bahan pokok jadi langka,” tegas Mendagri.

Baca juga: Mendagri: Waspada Pengaruh Ketidakmampuan Negara Lain Kendalikan Perekonomian

Ia juga meminta daerah untuk menjadikan isu dan antisipasi inflasi sebagai prioritas. Pemda, tegasnya, perlu berhati-hati menyampaikan isi tersebut pada masyarakat agar mereka tidak panik.

"Intinya, jangan komunikasinya malah memicu inflasi. Sampaikan situasi terkendali, cukup pangan, cukup harga; jangan sampaikan bahasa yang membuat masyarakat panik kaget," ujarnya.

Pada kesempatan itu Mendagri juga menyampaikan agar pemerintah daerah bersiap memberikan bantuan sosial pada masyarakat miskin. Hal itu, menurutnya perlu dilakukan apabila pemerintah memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik.

"Kepala daerah siap-siap memberikan bantuan kepada masyarakat, namanya jaring pengaman sosial, bantuan sosial," terang Mendagri. Mendagri menegaskan pada kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran bantuan sosial agar terserap habis pada akhir tahun. Pemberian bantuan sosial, imbuh dia, diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat ketika harga BBM bersubsidi naik.

"Nanti menjadi sisa lebih di akhir tahun, lebih baik direalisasikan biar ada uang yang beredar di masyarakat," ucap Mendagri.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah mengalokasikan sebesar 2% dari dana transfer yang diberikan pemerintah pusat untuk anggaran bantuan sosial. (OL-4)