Genjot Realisasi APBD, Kemendagri Bantu Deteksi Masalah Kota Cilegon

DEMI mengejar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tim monitoring evaluasi (monev) dan asistensi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turun ke Kota Cilegon, Banten, Minggu (21/8). Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni menekankan, pihaknya senantiasa berkomitmen mendorong daerah agar mempercepat realisasi APBD, baik realisasi pendapatan maupun belanja.

Fatoni menyampaikan, berdasarkan catatan Kemendagri, realisasi pendapatan Kota Cilegon mencapai angka 50,09% atau menempati posisi ke-4 terendah se-Provinsi Banten. Realisasi belanja Kota Cilegon mencapai angka 38,30% dan menempatkan Kota Cilegon pada posisi ke-3 terendah se-Provinsi Banten.

"Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat saat ini waktu realisasi sudah berada di pertengahan triwulan tiga untuk Tahun Anggaran 2022," tegas Fatoni dalam siaran pers, Senin (22/8).

Fatoni juga dibahas permasalahan dan solusi dalam meningkatkan realisasi APBD Kota Cilegon. Diketahui, permasalahan realisasi APBD terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa, serta adanya penundaan administrasi pertanggungjawaban.

Baca juga: Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Optimalisasi APBD agar Inflasi Terkendali

Oleh karena itu, Fatoni menyarankan agar Pemkot Cilegon dapat melakukan lelang dini. Sementara untuk administrasi pertanggungjawaban agar tetap disesuaikan dengan termin pembayaran. Langkah tersebut perlu dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

Selain upaya tersebut, Pemkot Cilegon juga diminta membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur. Jika dalam penerapannya terdapat kendala dan keraguan, Pemkot Cilegon dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim Kemendagri.

"Segera penuhi komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Agustus sekurang-kurangnya 51%," ungkap Fatoni.

Di sisi lain, Fatoni menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pengendalian inflasi di daerah. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

“Jangan lupa (penganggaran) untuk pengendalian inflasi di daerah. Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Mendagri) sudah mengingatkan terus loh. (Penganggarannya) Bisa menggunakan BTT dan bisa digunakan juga buat Bansos,” pungkasnya. (P-5)