Mendagri Perintahkan Pemda Bantu Masyarakat terdampak Kenaikan Harga BBM

Dirjen Bina Adwil Kemendagri Pimpin Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi di Aceh

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.

Ratusan Triliun Habis tapi Papua tak Maju, Ini Biang Keroknya

Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.

Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas Daerah dalam Pengelolaan Sampah

Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.

DPR RI Dukung Kemendagri Kucurkan Rp59,25 Triliun untuk Pemulihan Bencana di Sumatra

ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.

Perkuat Penanggulangan Bencana, Kemendagri Terbitkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2025

Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.

Pemerintah Kaji Sistem Pilkada yang Lebih Efektif, tak hanya Lewat DPRD

Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.

Mendagri Minta Gubernur Cerdas Cari Pendapatan, dari Parkir hingga Pajak Hotel

Menyusul dipangkasnya Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Mendagri Tito Karnavian meminta para gubernur untuk cerdas mencari pendapatan, misalnya dari pajak hotel dan parkir.

Mendagri Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Kemendagri Matangkan Rencana Retret Sekda Seluruh Indonesia

Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.

Komisi II Sebut Menteri Tito Segera Rapat Bahas 4 Pulau yang Masuk Wilayah Sumut

Pertemuan itu bakal membuahkan berbagai rekomentasi, termasuk dapat tidaknya hasil kajian

Kebijakan Boleh Rapat di Hotel Bawa Angin Segar

Hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan adalan kualitas layanan serta ketersediaan anggaran

Tindak Tegas Ormas Terlibat Pidana

Satgas Premanisme dibentuk untuk menegakkan aturan yang sebenarnya sudah ada.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia