Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, serapan anggaran yang baik akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen.
Dalam konteks ini, peran Pemda sangat dibutuhkan. “Oleh karena itu semua daerah harus bergerak bersama-sama,” kata Tito, Selasa (16/8).
Tito mengungkapkan, pencapaian realisasi belanja itu sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Menurutnya, dengan bergulirnya uang di masyarakat, maka hal itu akan memperkuat daya beli masyarakat.
Baca juga: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Monitor dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran
Dengan begitu, diharapkan sektor swasta yang terdampak Covid-19 akan terstimulus untuk bangkit.
“Harus ada upaya untuk memotivasi dan membangkitkan mereka (swasta), caranya dengan adanya uang yang beredar. Nah, kemudian kita lihat bahwa di pusat dan di daerah semua harus bergerak bersama-sama. Presiden selalu mengevaluasi setiap bulan berapa serapan anggaran di kementerian/lembaga,” terangnya.
Eks Kapolri itu menjelaskan, Kemendagri juga membantu Pemda untuk meningkatkan realisasi belanja tersebut.
Hal itu dilakukan dengan menurunkan tim pada daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah.
Bahkan, tahun lalu Mendagri sampai mengirimkan surat kepada 19 gubernur yang berisi teguran sekaligus permintaan untuk mempercepat realisasi belanja.
Tito pun merinci beberapa kendala yang dihadapi Pemda terkait rendahnya serapan anggaran. Pertama, kata dia, disebabkan keterlambatan dalam membuat laporan pada sistem keuangan yang dibuat pemerintah.
Kedua, perencanaan yang tidak matang. Ketiga, problem keterlambatan dalam melakukan pelelangan.
“Banyak temuan-temuan yang kami lihat mengenai realisasi belanja (seperti itu)," pungkasnya. (Ykb/OL-09)
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved