Headline

Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.

Fokus

Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.

Mendagri Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
16/8/2022 09:07
Mendagri Desak Pemda Percepat Realisasi Belanja
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan.(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, serapan anggaran yang baik akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen.

Dalam konteks ini, peran Pemda sangat dibutuhkan. “Oleh karena itu semua daerah harus bergerak bersama-sama,” kata Tito, Selasa (16/8). 

Tito mengungkapkan, pencapaian realisasi belanja itu sangat berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Menurutnya, dengan bergulirnya uang di masyarakat, maka hal itu akan memperkuat daya beli masyarakat.

Baca juga: Ditjen Bina Adwil Kemendagri Monitor dan Evaluasi Pengelolaan Anggaran 

Dengan begitu, diharapkan sektor swasta yang terdampak Covid-19 akan terstimulus untuk bangkit.

“Harus ada upaya untuk memotivasi dan membangkitkan mereka (swasta), caranya dengan adanya uang yang beredar. Nah, kemudian kita lihat bahwa di pusat dan di daerah semua harus bergerak bersama-sama. Presiden selalu mengevaluasi setiap bulan berapa serapan anggaran di kementerian/lembaga,” terangnya.

Eks Kapolri itu menjelaskan, Kemendagri juga membantu Pemda untuk meningkatkan realisasi belanja tersebut.

Hal itu dilakukan dengan menurunkan tim pada daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah.

Bahkan, tahun lalu Mendagri sampai mengirimkan surat kepada 19 gubernur yang berisi teguran sekaligus permintaan untuk mempercepat realisasi belanja.

Tito pun merinci beberapa kendala yang dihadapi Pemda terkait rendahnya serapan anggaran. Pertama, kata dia, disebabkan keterlambatan dalam membuat laporan pada sistem keuangan yang dibuat pemerintah.

Kedua, perencanaan yang tidak matang. Ketiga, problem keterlambatan dalam melakukan pelelangan.

“Banyak temuan-temuan yang kami lihat mengenai realisasi belanja (seperti itu)," pungkasnya. (Ykb/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya