Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir Balaw bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kunjungan kerja itu dilakukan untuk membuka ruang diskusi terkait penyerapan realisasi anggaran yang masih rendah di wilayah itu.
"Berkaitan dengan perintah Bapak Mendagri, kami ke sini atas petunjuk Bapak Presiden yang sudah tiga kali rapat kabinet terbatas. Beliau masih mengeluhkan tentang penyerapan anggaran di daerah yang rendah," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8).
Selain Kalbar, lanjut Tomsi, kunjungan kerja juga dilakukan di beberapa daerah untuk mengasistensi dan menggenjot realisasi anggaran yang masih rendah. "Kita bisa berdiskusi bersama bertukar pikiran mencari solusi yang terbaik untuk bisa terlaksana percepatan penyerapan anggaran yang baik dan tepat sasaran," tuturnya.
Tomsi menjelaskan, realisasi anggaran berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi. Dengan demikian, realisasi anggaran yang rendah akan menghambat pemulihan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang tengah memacu pemulihan ekonomi dari segala sisi usai terpukul pandemi covid-19. "Kalau penyerapannya rendah, pemulihan ekonomi juga akan sangat berpengaruh," beber Tomsi.
Sebagai tambahan informasi, forum tersebut menjadi ajang diskusi, bertukar pikiran, hingga mencari solusi untuk mengakselerasi realisasi anggaran. Kepala daerah diberikan kesempatan secara langsung untuk menjelaskan kondisi riil di lapangan terkait kendala dalam merealisasikan anggaran. (OL-14)
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Peringatan keras ini disampaikan saat membuka kegiatan Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (13/8).
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved