Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
Anies menyebut konteks Tito berbicara bukan hanya untuk membandingkan Jakarta dengan Shanghai tetapi merefleksikan kemajuan yang merata dapat dicapai oleh Tiongkok
Ormas negatif terkadang mengganggu ketertiban publik dan bersikap
MENDAGRI Tito Karnavian mengaku telah menerima surat rekomendasi terkait organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dari Kementerian Agama.
Pemerintah daerah punya waktu 60 hari kalender guna membahas KUAPPAS sampai sah menjadi APBD dari sejak dokumen KUAPPAS sah diterima oleh legislatif.
"Karena ormas ini banyak yang bergeraknya bottom up, artinya bergeraknya dari bawah. Inisiasi dari masyarakat untuk memberikan penyeimbang pada dominasi negara," ujar Tito
Semakin banyak ormas, semakin baik. Sebab negara otoriter tidak memberi ruang untuk tumbuhnya organisasi masyarakat.
Beberapa ormas terbaik dipilih dari beberapa bidang yakni pendidikan, demokrasi, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.
Evaluasi juga harus dilakukan pada kinerja kementerian terkait dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan yang lebih baik
Indonesia Bureaucracy and Service Watch ( IBSW) mendukung penuh gagasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal wacana kompetisi kebersihan daerah.
Kewenangan untuk menggugat itu diungkapkan olehnya merupakan pilihan terakhir bila memang dirasa perlu untuk dilakukan. Saat ini pihaknya tengah memetakan ihwal perda bermasalah tersebut.
Penyelenggaraan KKS, lanjut Menkes, merupakan salah satu wujud nyata upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting.
Menurut perhitungan DKPP, kata dia, anggaran DKPP setahun idealnya sekitar Rp157 miliar.
Kemendes dan Kemendagri perlu menyepakati tolak ukur dalam melakukan verifikasi ulang desa
Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sanksi sosial.
Mendagri Tito Karnavian menyebut evaluasi bukan berarti mengubah sistem pilkada. Evaluasi itu dibutuhkan untuk membuat pelaksanaan pilkada menjadi lebih baik.
Tito mengatakan sebuah desa harus memiliki perangkat, penduduk, dan wilayah administratif.
Dalam melakukan pencegahan maupun penegakan hukumnya, dikatakan Tito, itu memerlukan kerja sama dari lintas sektoral.
Menurut Adhie, pilkada langsung yang memakai 'resep UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah' adalah 'malapraktek politik' paling merugikan rakyat Indonesia.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Arif Wibowo menyebut otoritas pembentukan DOB yang definitif sepenuhnya berada pada pemerintah.
Saat ini, penyelidikan ihwal desa fiktif yang diduga menerima anggaran dana desa itu belum membuahkan hasil.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved