Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
WAKIL Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Wentius Nemiangge dikabarkan mundur dari jabatannya. Kementerian Dalam Negeri menyatakan tengah mengonfirmasi kabar tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan pihaknya akan mengecek ke Gubernur Papua sebagai pembina pemerintahan di tingkat kabupaten/walikota.
"Kami cek kepada Gubernur atau Pemprov Papua sebagai pembinanya. Untuk saat ini belum ada komentar yang bisa kami berikan," kata Bahtiar saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).
Baca juga : Wakil Bupati Nduga Pilih Mengundurkan Diri
Kabar pengunduran diri itu tersiar sejak Selasa (24/12) melalui media sosial Twitter @jayapuraupdate. Disinyalir, pengunduran itu lantaran Wentius kecewa dengan rentetan penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Kabupaten Nduga.
Dalam unggahan akun Twitter tersebut, disebutkan, 'Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya di hadapan masyarakat".
Unggahan itu juga disertai tiga foto. Salah satu foto menunjukkan Wentius tengah bercelana pendek dan berbicara kepada kerumunan orang menggunakan pengeras suara. (OL-7)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved