Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
WAKIL Bupati Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Wentius Nemiangge dikabarkan mundur dari jabatannya. Kementerian Dalam Negeri menyatakan tengah mengonfirmasi kabar tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan pihaknya akan mengecek ke Gubernur Papua sebagai pembina pemerintahan di tingkat kabupaten/walikota.
"Kami cek kepada Gubernur atau Pemprov Papua sebagai pembinanya. Untuk saat ini belum ada komentar yang bisa kami berikan," kata Bahtiar saat dikonfirmasi, Rabu (25/12).
Baca juga : Wakil Bupati Nduga Pilih Mengundurkan Diri
Kabar pengunduran diri itu tersiar sejak Selasa (24/12) melalui media sosial Twitter @jayapuraupdate. Disinyalir, pengunduran itu lantaran Wentius kecewa dengan rentetan penembakan terhadap warga sipil yang terjadi di Kabupaten Nduga.
Dalam unggahan akun Twitter tersebut, disebutkan, 'Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya di hadapan masyarakat".
Unggahan itu juga disertai tiga foto. Salah satu foto menunjukkan Wentius tengah bercelana pendek dan berbicara kepada kerumunan orang menggunakan pengeras suara. (OL-7)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved