Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prioritasnya ialah mencegah agar lahan tidak terbakar.
"Ada tiga tahap, yaitu pencegahan, pemadaman, dan pemulihan. Nah, di sini kunci utama ialah strategi pencegahan," kata Tito di sela-sela Rakorsus Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di Jakarta, Jumat (6/12).
Ia mengemukakan, pencegahan dapat dilakukan secara soft maupun hard dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendekatan soft, terang dia, dengan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan tangan adat seluas dua hektare.
"Ini mungkin perlu kita tinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa cara membakar."
Idealnya, sambung Tito, pemda menganggarkan aspek pencegahan karhutla dalam APBD yang dibuat melalui pos khusus maupun pos anggaran yang tidak spesifik, seperti pencegahan bencana.
“Perlu ada anggaran khusus untuk itu. Kita melihat semacam kekosongan di sana. Ada pemerintah yang peduli ada juga yang tidak peduli, ada juga yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan," katanya.
Melihat realitas tersebut, terang Tito, pemda perlu mengajukan pos anggaran khusus itu di APBD bersama DPRD setempat. Kemendagri pun akan kembali menekankan pemda, khususnya daerah yang rawan kebakaran, untuk mengalokasikan dana dalam rangka pencegahan kebakaran. Salah satu tujuannya ialah membantu masyarakat membuka lahan tanpa perlu membakar.
Selain itu, kata Tito, diperlukan pula adanya sistem deteksi dini yang cepat di tingkat pemda agar nantinya kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tidak meluas. Sistem deteksi dini juga perlu diberikan anggaran di tingkat pemda dan bukan hanya di polda.
Pentingnya aspek pencegahan ditekankan oleh Mendagri mengingat sebagian besar kebakaran yang terjadi pada 2019 diduga karena faktor kesengajaan.
“Kita lihat di Indonesia dari daerah-daerah yang terbakar itu, lebih banyak karena faktor dibakar daripada faktor natural. Mungkin ada juga yang karena iseng, rokok dibuang, tapi persentasenya jauh lebih kecil. Lebih besar karena dibakar. Oleh karena itu kalau sudah dibakar, terbakar meluas sudah sulit sekali mengatasinya,” pungkasnya. (OL-8)
BSKDN Kemendagri menyoroti berbagai praktik baik (best practices) yang dilakukan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran.
PEMERINTAH menegaskan komitmen mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Sumatra melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved