Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prioritasnya ialah mencegah agar lahan tidak terbakar.
"Ada tiga tahap, yaitu pencegahan, pemadaman, dan pemulihan. Nah, di sini kunci utama ialah strategi pencegahan," kata Tito di sela-sela Rakorsus Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di Jakarta, Jumat (6/12).
Ia mengemukakan, pencegahan dapat dilakukan secara soft maupun hard dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendekatan soft, terang dia, dengan meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan tangan adat seluas dua hektare.
"Ini mungkin perlu kita tinjau kembali, tapi juga harus dibantu masyarakatnya untuk bisa membuka lahan tanpa membakar. Ini memerlukan aspek perubahan regulasi dan perlu ada bantuan dari pemerintah agar mereka bisa membuka lahan tanpa cara membakar."
Idealnya, sambung Tito, pemda menganggarkan aspek pencegahan karhutla dalam APBD yang dibuat melalui pos khusus maupun pos anggaran yang tidak spesifik, seperti pencegahan bencana.
“Perlu ada anggaran khusus untuk itu. Kita melihat semacam kekosongan di sana. Ada pemerintah yang peduli ada juga yang tidak peduli, ada juga yang menganggarkan, ada juga yang tidak menganggarkan," katanya.
Melihat realitas tersebut, terang Tito, pemda perlu mengajukan pos anggaran khusus itu di APBD bersama DPRD setempat. Kemendagri pun akan kembali menekankan pemda, khususnya daerah yang rawan kebakaran, untuk mengalokasikan dana dalam rangka pencegahan kebakaran. Salah satu tujuannya ialah membantu masyarakat membuka lahan tanpa perlu membakar.
Selain itu, kata Tito, diperlukan pula adanya sistem deteksi dini yang cepat di tingkat pemda agar nantinya kebakaran bisa diatasi dengan cepat dan tidak meluas. Sistem deteksi dini juga perlu diberikan anggaran di tingkat pemda dan bukan hanya di polda.
Pentingnya aspek pencegahan ditekankan oleh Mendagri mengingat sebagian besar kebakaran yang terjadi pada 2019 diduga karena faktor kesengajaan.
“Kita lihat di Indonesia dari daerah-daerah yang terbakar itu, lebih banyak karena faktor dibakar daripada faktor natural. Mungkin ada juga yang karena iseng, rokok dibuang, tapi persentasenya jauh lebih kecil. Lebih besar karena dibakar. Oleh karena itu kalau sudah dibakar, terbakar meluas sudah sulit sekali mengatasinya,” pungkasnya. (OL-8)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved