Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Dia menuturkan, jika dirinci ada tiga isu yang menjadi masalah utama bagi pendidikan di Indonesia.
"Pertama akses, masih banyak sekali kesulitan akses, masih banyak anak yang sebetulnya putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan," kata Najeela saat ditemui usai acara diskusi panel Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11).
Kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan.
"Di Semua Murid Semua Guru, pada saat kita bicara integrasi fisik kita ingin pemerataan pendidikan. Jadi itu tiga topik besar, diakses kualitas dan kesenjangan," ungkapnya.
Baca juga: Sistem Pendidikan Harus Fleksibel
Najeela mengaku saat ini ikut membantu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjadi bagian dari tim di pusat studi pendidikan dan kebijakan untuk mengkaji sistem pendidikan. Dia mengungkapkan ketiga masalah tersebut juga menjadi bahasan dalam proses pengkajian yang sedang dilakukan oleh Kemendikbud.
"Kalau misal kita bicara kebijakan pendidikan nasional, mestinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu pada akhirnya bisa menyelesaikan tiga masalah itu. Sayang sekali kalau misalnya selama puluhan tahun mungkin yang terlihat perkembangan nyatanya hanya di akses, lebih banyak angka partisipasi murid-murid yang ada di sekolah tapi sebetulnya secara kualitas kalau kita lihat hasilnya betul-betul masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian secara kesenjangan juga makin lama makin lebar," tuturnya.
Saat ditanya lebih lanjut terkait isu UN akan dihapuskan, Najeela memilih tidak berkomentar.
"Kami sedang ikut mengkaji, sedang ikut merencanakan, jadi maaf saya belum bisa ikut komentar," pungkasnya.(OL-5)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved