Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT pendidikan Najeela Shihab menilai kondisi sistem pendidikan Indonesia sedang dalam kondisi gawat darurat karena banyak masalah yang menumpuk. Dia menuturkan, jika dirinci ada tiga isu yang menjadi masalah utama bagi pendidikan di Indonesia.
"Pertama akses, masih banyak sekali kesulitan akses, masih banyak anak yang sebetulnya putus sekolah atau tidak mendapatkan pendidikan yang harusnya mereka dapatkan," kata Najeela saat ditemui usai acara diskusi panel Integrasi, Kolaborasi, dan Inovasi Pendidikan Indonesia di kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11).
Kedua, masalah kualitas. Menurutnya, anak-anak yang bersekolah pun belum tentu mendapatkan kualitas pembelajaran sebagaimana seharusnya. Sedangkan ketiga yakni masalah kesenjangan.
"Di Semua Murid Semua Guru, pada saat kita bicara integrasi fisik kita ingin pemerataan pendidikan. Jadi itu tiga topik besar, diakses kualitas dan kesenjangan," ungkapnya.
Baca juga: Sistem Pendidikan Harus Fleksibel
Najeela mengaku saat ini ikut membantu Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menjadi bagian dari tim di pusat studi pendidikan dan kebijakan untuk mengkaji sistem pendidikan. Dia mengungkapkan ketiga masalah tersebut juga menjadi bahasan dalam proses pengkajian yang sedang dilakukan oleh Kemendikbud.
"Kalau misal kita bicara kebijakan pendidikan nasional, mestinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu pada akhirnya bisa menyelesaikan tiga masalah itu. Sayang sekali kalau misalnya selama puluhan tahun mungkin yang terlihat perkembangan nyatanya hanya di akses, lebih banyak angka partisipasi murid-murid yang ada di sekolah tapi sebetulnya secara kualitas kalau kita lihat hasilnya betul-betul masih jauh dari yang diharapkan. Kemudian secara kesenjangan juga makin lama makin lebar," tuturnya.
Saat ditanya lebih lanjut terkait isu UN akan dihapuskan, Najeela memilih tidak berkomentar.
"Kami sedang ikut mengkaji, sedang ikut merencanakan, jadi maaf saya belum bisa ikut komentar," pungkasnya.(OL-5)
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved