Jumat 29 November 2019, 03:10 WIB

Sistem Pendidikan Harus Fleksibel

Andhika Prasetyo | Humaniora
Sistem Pendidikan Harus Fleksibel

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikibud) Nadiem Makarim
MI/Susanto

 

SISTEM pendidikan nasional saat ini dinilai sangat tidak fleksibel dan tidak kreatif sehingga tidak mampu mengikuti perkembangan zaman yang terus bergerak cepat. Hal itu bisa dilihat di antaranya dari kurikulum pendidikan yang tidak memosisikan diri pada perkembangan dunia kerja yang membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi.

"Di era industri digital saat ini, ilmu pengetahuan memang penting. Namun, ada banyak hal lain yang jauh lebih penting, yakni kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Sayangnya, tiga hal tersebut kerap luput dari kurikulum pendidikan," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikibud) Nadiem Makarim di acara Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, kemarin.

Nadiem juga melihat terlalu banyak aturan dan standardisasi yang diterapkan di lingungan sekolah, termasuk pelaksanaan ujian nasional. Hal tersebut akhirnya sangat membebani para murid dan membuat mereka kaku sehingga tidak bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Karena itu, tiga poin utama tersebut akan menjadi fokus utama di dalam pengembangan kurikulum pendidikan ke depan.

Lebih lanjut Nadiem juga mengungkapkan keberagaman di Indonesia begitu besar. Karena itu, adanya standardisasi sekolah akan berdampak buruk apabila terus dilakukan. "Bagi satu sekolah di daerah, mungkin kelas V matematika lebih cocok kelas II di Jakarta. Bisa sebaliknya juga. Mungkin di bidang seni level kelas VI, tetapi di Jakarta mungkin masih level kelas II," ujar Nadiem.

Terkait dengan manajemen guru, menurut Nadiem, saat ini sifatnya sangat administratif sehingga guru hanya mengajarkan yang tertera di silabus. "Sekarang ini sistemnya karena sifatnya administratif tidak ada kelonggaran. Semua harus mengejar silabus sampai tuntas dan banyak anak-anak yang tertinggal," ucapnya.

Karena itu, Nadiem mengungkapkan pihaknya tengah mengusung konsep merdeka belajar. Menurut dia, konsep tersebut membebaskan sekolah untuk menciptakan kreativitas dan inovasi. "Jadinya platform, apa filsafat yang mengikat perubahan itu adalah konsep merdeka belajar. Siapa yang merdeka? Semua instansi dalam sistem pendidikan kita," pungkasnya.

Disalahartikan

Senada dengan Mendikbud, pakar pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Itje Chodijah mengungkapkan selama ini pemahaman dan implementasi kurikulum pendidikan di Indonesia sering disalahartikan yang sering kali dikaitkan dengan pencapaian kognitif melalui ujian saja.

"Padahal kurikulum juga mencakup perilaku dan keterampilan. Ini yang sering kali diabaikan," kata Itje dalam acara Diskusi Media HSBC Perkuat Ekosistem Pendidikan untuk Siapkan SDM Unggul, di Go-Work, Jakarta kemarin.

Akibat kesalahpahaman itu, ujian menjadi tahapan paling penting dan besar, padahal ujian hanyalah bagian kurikulum. "Proses yang berhasil adalah ketika tujuannya dicapai, bukan lulus ujian tertulis, nilainya tinggi karena materi dikuasai," imbuhnya. Itje pun memandang, ujian nasional (UN) yang selama ini dijadikan tolok ukur keberhasilan siswa perlu dihapuskan. (Aiw/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More